KONTEKS.CO.ID – Dalam dunia politik, netralitas alat negara kerap menjadi isu krusial terutama saat pemilihan umum (pemilu).
Salah satu contoh yang cukup menarik adalah keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, yang di khawatirkan berpotensi mempengaruhi netralitas alat negara.
Arif Susanto, analis politik dari Exposit Strategic, menyoroti bahwa potensi terganggunya netralitas alat negara tersebut tidak harus di sengaja atau by intention namun bisa terjadi secara tidak langsung.
Hal ini mungkin di picu oleh para pejabat dalam pemerintahan yang mengidolakan Presiden Jokowi dan merasa membantu beliau dalam pemilu 2024 adalah sesuatu yang wajar.
Namun, konsekuensi pembantu Jokowi adalah pencalonan Gibran yang kian jelas menimbulkan potensi konflik kepentingan di negara ini.
“Kalau ini dibiarkan nanti kita akan terjebak pada gaya-gaya lama, ketika nepotisme dianggap normal, ketika pelanggaran etika dianggap bisa diterima sejauh tidak melanggar hukum. Nanti lama-lama politik dan hukum kita terjebak pada formalisme dan kalau itu terjadi, negara ini kehilangan ruh politik yang berkeadilan,” tegas Arif Susanto mengutip Sabtu 11 November 2023.
Peran Bawaslu menjadi sangat penting dalam mengawasi penyalahgunaan kekuasaan ini.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Nur Agustyati, menegaskan bahwa Bawaslu seharusnya lebih aktif dalam mengawasi potensi penyalahgunaan alat-alat negara dan tidak hanya menunggu masa kampanye resmi.
OKhairunnisa mengungkapkan kekecewaannya atas lamanya Bawaslu dalam melakukan penindakan terhadap potensi penyalahgunaan.
Ia berpendapat bahwa Bawaslu seharusnya telah bekerja sebelum masa kampanye untuk memastikan jalannya pemilu yang adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu.
Menjaga netralitas alat negara merupakan salah satu pertaruhan hakiki dalam pemilu. Di dalam konteks Indonesia saat ini, kinerja Bawaslu dalam memastikan proses pemilu yang adil menjadi penentu yang krusial.
Masyarakat perlu terus mengawasi dan menuntut kinerja Bawaslu agar netralitas alat negara terjaga demi mewujudkan pemilu yang adil dan demokratis.
Sebuah proses pemilu yang adil akan menggambarkan hakiki kelahiran politik yang berkeadilan.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"
