KONTEKS.CO.ID – Polisi diduga terlibat pemasangan baliho Prabowo-Gibran di Jawa Timur. Bahkan, pelibatannya akan meluas ke seluruh Indonesia.
Sebelumnya beredar kabar polisi terlibat pemasangan baliho pemenangan bacapres-bacawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
Terkait pemasangan tersebut, mengutip sumber Media Indonesia yang menolak tersebutkan namanya, Sabtu 11 November 2023, pemasangan itu nantinya akan meluas ke seluruh Indonesia.
Menurut sumber tersebut, polisi tak bisa menolak instruksi dari atas tersebut. Ia mengungkapkan, aparat mendapatkan perintah untuk mendukung salah satu pasangan calon secara tidak langsung.
Lebih lanjut tersampaikan, instruksi ini terberikan dalam sebuah acara yang berlangsung di Jakarta. “Saat tatap muka, kami hanya terminta untuk loyal sama pimpinan. Jadi, ada peneguhan kami untuk loyal,” tegasnya.
Tentunya aparat di level bawah tak berani menolak perintah tersebut. Realisasi dari instruksi itu, polisi tidak mendapatkan baliho yang sudah jadi alias telah siap pasang. Namun mereka harus memesan dulu di percetakan.
Nah ketika jadi, ujar sumber, baliho terpasangkan pada dini hari.
Polisi Terlibat Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran
Sumber yang berlokasi di salah satu kabupaten di Jatim itu mengutarakan, misi ini baru berjalan di beberapa daerah, termasuk Jawa Timur. Tapi nantinya bakal berlaku di semua daerah.
“Sepertinya memang terterapkan di daerah tertentu dulu sekarang, tapi nanti ini akan berlaku di semuanya,” bebernya.
Kabarnya, di lingkungan Polda Jawa Timur ada 18 polres yang menggelar mobilisasi baliho capres-cawapres tersebut. Sementara sisanya belum menjalankan instruksi dari Jakarta itu.
Sekadar informasi, ada 39 polres yang berada di bawah kendali Polda Jawa Timur.
Menanggapi isu ini, pengamat politik, Karyono Wibowo, meminta Polri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengungkap dugaan pemasangan baliho Prabowo-Gibran yang melibatkan oknum polisi.
Ia bahkan mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran aparat keamanan dan ASN telah berlangsung pada beberapa daerah lainnya. Sebut saja di Bali terjadi penurunan baliho salah satu pasangan capres-cawapres.
”Apa yang terjadi di Jawa Timur terjadi juga di sejumlah daerah. Mabes Polri harus segera menindaklanjuti supaya tak terjadi lagi di daerah lain. Jangan kotori pemilu dengan cara-cara aparat yang tidak tak netral,” desaknya.
Pendapat Karyono diamini peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto. Sebab dugaan pelibatan polisi untuk memenangkan calon tertentu adalah kasus lama, bukan hal baru.
Dia menegaskan, aparat di bawah bertindak pada pilihan satya negara (setia pada negara) dan satya haprabu (setia pada pimpinan). Nah, satya haprabu adalah titik rawan konflik kepentingan pada pemilu.
Bambang mencontohkan pada Pemilu 2019, pelibatan polisi ada dengan kehadiran Satgas Merah Putih. “Jadi munculnya dugaabn pelibatan aparat pada pemasangan baliho kandidat sudah tak mengherankan,” tambahnya.
Respons Bawaslu dan Polri
Namun Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, meminta dugaan pelibatan aparat pada pemasangan baliho pasangan bacapres-bacawapres terdukung dengan bukti.
Bukti itu, antara lain siapa pengungkapnya dan pihak yang menginstruksikan pemasangan baliho.
Polri sendiri sudah membantah isu miring ini. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto, membantah adanya dukungan kepolisian pada pemasangan baliho Prabowo-Gibran.
Polda Jatim juga membantah polisi melakukan pengawalan saat baliho itu terpasang.
Di kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) sendiri, sang jubir, Herman Khaeron, mengatakan, maraknya baliho Prabowo-Gibran di Jawa Timur lebih terpicu aktivitas relawan yang tak terbendung.
Herman pun menolak dugaan adanya keterlibatan Polri pada masifnya pemasangan baliho jagoannya di Pilprs 2024. ***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"