KONTEKS.CO.ID – Calon presiden (capres) Anies Baswedan menyebut, korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia saat ini.
Lantaran itu, Anies Baswedan mengaku akan memprioritaskan upaya pemberantasan korupsi jika terpilih sebagai Presiden pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
Anies Baswedan menungkapkan hal itu dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, tersiar di TV Mu.
“Kita menghadapi persoalan korupsi yang cukup serius,” kata Anies Baswedan, mengutip Kamis, 23 November 2023.
Pemberantasan korupsi, kata Anies, harus dilakukan dari struktur jabatan yang paling atas.
Sebabnya, jika pimpinan bersih dari korupsi, struktur di bawahnya pun akan ikut bersih.
Hal itu pun berlaku sebaliknya. Jika pemegang jabatan di level bawah koruptif, pejabat di tingkat atas diyakini tidak bersih.
“Tidak ada ketegasan yang merembes dari bawah ke atas, ketegasan itu merembesnya dari atas ke bawah, tidak ada itu terbalik. Bila di atasnya tegas, ke bawahnya tegas. Bila di atasnya kompromi, ke bawahnya akan kompromi,” ujarnya.
Anies berjanji melakukan pembenahan koordinasi kerja antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Kata dia, kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama ini kerap tak sejalan.
Anies mengungkapkan, selama menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2018-2023 tak pernah mendapat perintah dari pusat untuk memperbaiki kesehatan.
Dia juga tak pernah mendapat perintah dari pemerintah pusat untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan ibu.
Menurut Anies, kebijakan terkait kesehatan dan pendidikan di suatu wilayah umumnya merupakan hasil kerja dari pemerintah daerah setempat.
“Jadi kalau ada gubernur, wali kota, bupati memikirkan soal ibu hamil, maka bupati, wali kota itu yang peduli, bukan karena perintah dari pusat,” jelasnya.
Perbaiki Pola Kerja
Dia berpandangan, pola kerja tersebut harus diperbaiki.
Kerja-kerja pemerintah daerah idealnya merupakan arahan dari pemerintah pusat.
Hal ini tak lepas dari pemanfaatan dana transfer yang akan berdampak pada pemanfaatan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD).
“Karena pusat mengirimkan dana transfer. Dana transfer dikirimkan, tapi tidak diiringi dengan tuntutan kinerja, apa yang terjadi? Dana transfer diterima, tapi di jalan tidak dilaksanakan program-program kesehatan untuk rakyat,” kata Anies.
“Insya Allah dengan (perbaikan) seperti ini, maka sinkronisasi itu akan terjadi, integritas ada, sinkronisasi ada, insya Allah akan membuat APBD kita dirasakan lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"