Makan Siang dan Susu Gratis ‘Otak-atik’ Dana Rakyat Miskin, GMNI Khawatir Prabowo-Gibran Korbankan KIP, KIS, BPJS, PKH dan Bansos

KONTEKS.CO.ID – Makan siang dan susu gratis adalah program andaln kampanye Prabowo-Gibran. Ini salah satu yang mereka janiikan jika terpilih nanti.

Bicara anggarannya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memberikan bocorannya. Mereka bakal menyiapkan dana Rp400 triliun per tahun yang dengan sumber pengalihan dana-dana pada pos alokasi APBN.

“Sumbernya (makan siang dan susu gratis) ya dari refocusing dan realokasi uang fungsi pendidikan, perlindungan sosial dan dana kesehatan. Tergantung segmentasi orang bersangkutan,” ungkap Nusron Wahid, Sekretaris Jenderal TKN Prabowo-Gibran, melansir Selasa 28 November 2023.

Rencana tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino. Ia menegaskan ketidaksetujuannya atas rencana paslon Prabowo-Gibran tersebut.

Ia berasalan, program bantuan pendidikan, perlindungan sosial dan kesehatan dari negara semisal KIS, KIP, BPJS dan PKH banyak memberi manfaat bagi masyarakat kalangan bawah.

Anggaran Makan Siang dan Susu Gratis Jadi Polemik

Wong cilik masih memerlukan bantuan. Terlebih program jika terlaksana dengan baik bisa menaikan taraf hidup masyarakat miskin.

“Kalau untuk membiayai program makan siang dan minum susu gratis dengan refocusing dan realokasi uang fungsi pendidikan, perlindungan sosial dan dana kesehatan, maka program seperti KIS, KIP, BPJS dan PKH bakal dihapus dong? Padahal itu sangat bermanfaat untuk wong cilik,” ungkap Arjuna.

Penolakan ini bukan di atas kertas kosong. Menurut Arjuna, berdasarkan data BPS pada Maret 2023, ada 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia.

Mayoritas rumah tangga miskin ini memiliki tingkat pendidikan rendah. Rata-rata berlatar belakang pendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah.

Rinciannya, rumah tangga miskin yang tidak tamat SD memiliki persentase sebesar 29,86%. Kemudian, rumah tangga miskin lulusan SD memiliki persentase sebesar 37,74%. Hanya, 1,81% rumah tangga miskin lulusan perguruan tinggi.

“Terutama soal pendidikan. Bagi rumah tangga miskin ini sangat penting untuk mengangkat derajat hidup mereka. Jika hanya diganti untuk makan siang dan minum susu gratis apa gunanya? Sangat membodohkan,” cetus Arjuna

Hal sama soal kesehatan. Ia mengatakan, banyak warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, hanya 60,22% penduduk sangat miskin dan 64,24% penduduk miskin memiliki jaminan kesehatan pada 2021.

Jumlah ini timpang dengan kepemilikan jaminan kesehatan penduduk terkaya yang rata-rata sudah di atas 70%. Dengan penghapusan anggaran bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin dan teralihkan untuk program makan siang dan minum susu gratis, maka masyarakat miskin berpotensi tidak mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

“Hari ini saja banyak warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Apalagi jika bantuannya dihapus diganti makan siang dan minum susu gratis. Banyak masyarakat miskin yang akhirnya tidak bisa berobat jika sakit karena mahal,” keluhnya.

Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Berpotensi “Korbankan” Perlindungan Sosial Rakyat Miskin

Ia mengutarakan, jika terjadi refocusing dan realokasi anggaran fungsi pendidikan, maka perlindungan sosial dan dana kesehatan hanya untuk makan siang dan minum gratis. Ini akan membuat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia turun drastis.

Artinya, ini bukan perkembangan yang baik untuk masyarakat Indonesia. “Kalau anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial teralihkan untuk makan siang dan minum susu, IPM kita bisa turun drastis,” ucapnya.

Arjuna menilai program tersebut tidak membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini hanya menguntungkan pemegang tender penyedia makanan dan susu semata.

Apalagi jika program ini diterapkan skala nasional, maka keuntungannya bisa berlipat ganda.

“Program ini hanya menguntungkan pemegang tender makanan dan susu. Misalnya menguntungkan mereka yang punya peternakan sapi perah, seperti Tapos. Tapos inikan punya Soeharto, mertua Prabowo. Misalnya seperti itu,” pungkasnya. ***