KONTEKS.CO.ID – Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyebut solusi yang ditawarkan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo lebih progresif ketimbang dua capres lain dalam menyelesaikan konflik Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
Dikatakan Gufron, dialog yang ditawarkan Ganjar dinilai jauh lebih konkret. Karena hal itu sejalan dengan solusi yang ditawarkan masyarakat sipil.
“Dapat dikatakan capres Ganjar Pranowo yang menawarkan solusi dialog dalam penyelesaian persoalan Papua ini jauh lebih progresif ya tawarannya ketimbang dua capres yang lain,” ujar Gufron dalam diskusi bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu di Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu, 13 Desember 2023.
Kemudian, Gufron menerangkan, meski secara gagasan yakni dialog bukan suatu hal baru dan sering diusulkan. Tetapi hingga saat ini hal tersebut belum pernah terealisasikan.
“Jadi sejak 2000-an teman-teman mendorong dialog sebagai jalan mekanisme menyelesaikan konflik Papua yang sampai sekarang belum dijalankan oleh pemerintah,” kata Gufron.
Karena itu, Gufron mengkritik pendekatan yang dilakukan pada zaman orde baru (orba). Sebab, saat itu mengedepankan tindak kekerasan dan pendekatan militer, seperti operasi militer.
“Ini yang kemudian melahirkan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa orde baru,” katanya.
Pada era reformasi memang ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggunakan jalan non-koersif seperti pembentukan otonomi khusus dan pendekatan pembangunan. Tapi harus diakui secara de facto pendekatan keamanan militeristik pasca 1998 sampai hari ini masih terus digunakan oleh Pemerintah itu.
Hal bisa dilihat dari pengiriman pasukan non-organic dari luar Papua yang melalukan operasi militer ke Papua. Karena itu, salah satu pendekatan yang belum pernah dilakukakn oleh pemerintah dalam konteks Papua adalah dialog.
“Pendekatan politik melalui dialog sebagai jalan untuk menyelesaikan persoalan Papua yang belum dijalankan. Kita punya pengalaman dengan konflik aceh yang diselesaikan melalui dialog antara pemerintah dan GAM, dan aceh hari ini masuk dalam fase perdamaian sekarang. Bicara soal dialog, bicara tentang jalan non kekerasan. Dengan Dialog itu mereduksi pendekatan-pendekatan militeristik,” katanya.
Menurut Gufron, dalam paparan Prabowo Subianto, dia melihat tidak ada gagasan yang orisinil yang disampaikan terhadap penyelesaian konflik Papua. Bahkan ada kecerundangan untuk melanjutkan pendekatan-pendekatan selama ini yang dilakukan oleh pemerintah.
Pernyataan adanya ancaman sparatisme, juga kesan menyalahkan pisah asing terhadap konflik Papua, merupakan cara padandang lama. Â
“Cara pandang yang terlalu state-sentris dan cenderung menyalahkan pihak asing yang ikut turun tangan dalam konflik Papua. Cara pandang ini justru akan melegitimasi cara-cara yang militeristik,” katanya lagi.
Pendekatan militeristik dalam konteks Papua dan dalih menyelesaikan, tapi dengan berbagai kasus yang ditemukan, kekerasan akan terus terjadi dan terulang. Konflik akan tetap mengalami ekskalasi bila melakukan pendekatan militeristik.
Kemudian yang kedua, Prabowo cenderung melanjutkan agenda pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang sudah dilakukan Jokowi. Padahal realitasnya banyak kritik.
“Ekonomi yang dibangun Jokowi harus dipastikan siapa yang menikmati. Masyarakat atau pemodal yang ekspanasi, yang punya bisnis di Papua. Segelintir yang lebih menikmati infrastruktur yang dibangun pemerintah. Dampak terhadap kerusakan lingkungan, peminggiran masyarakat lokal, masyarakat adat, yang bergesekan dengan pihak keamanan. Ini menjadi catatan yang disuarakan masyarakat sipil,” kata Gufron.
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"
