KONTEKS.CO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menuding Kementerian Agama RI telah memfasilitasi kampanye terselubung bagi calon presiden Prabowo Subianto dalam acara Sarasehan Peningkatan Prestasi dan Kemandirian Pesantren di Jakarta International Expo (JIEXPO) pada Sabtu, 16 Desember 2023.
Kegiatan ini dihadiri oleh peserta perwakilan pondok pesantren dari berbagai wilayah di Indonesia. Prabowo Subianto yang yang diundang sebagai Menhan memaparkan tema tentang Kemandirian Pesantren dan Bela Negara. Dia memaparkan kontribusi pesantren dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa hingga sekarang.
“Inkubasi pesantren diharapkan mampu memberi pelayanan kepada santri dengan tidak harus meminta dari pihak mana pun. Ini tujuannya, dan ini sudah dijalankan dan kita ingin ini untuk terus berjalan ke depan,” kata Prabowo.
Koalisi Masyarakat Sipil mencatat bahwa Prabowo Subianto telah menghadiri sejumlah kegiatan pemerintahan terutama yang tidak berkaitan dengan kewenangannya sebagai Menteri Pertahanan. Seperti kegiatan rapat kerja APDESI Jawa Barat dan mengunjungi korban erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat dengan menggunakan helikopter milik TNI AU.
Sementara kegiatan Kemenag yang dibiayai anggaran negara juga perlu mendapat perhatian serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ada potensi kegiatan tersebut menjadi ajang kampanye terselubung bagi capres Prabowo.
Penggunaan sumber daya negara baik secara terbuka maupun terselubung untuk kepentingan pemenanganan kontestasi politik elektoral bagi salah satu kandidat merupakan tindakan yang sama sekali tidak dibenarkan.
Tindakan tersebut secaras jelas melanggar prinsip keadilan (fairness) dalam pemilu. Karena ada sumber daya negara yang disalahgunakan untuk menguntungkan salah satu kandidat dan pada saat bersamaan merugikan kandidat yang lain.
“Karena itu, penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pemenanganan Capres tertentu jelas merupakan penyimpangan dan penyalahgunaan yang tidak boleh dibiarkan,” berikut salah satu point keterangan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis pada Minggu, 17 Desember 2023.
Dengan menggunakan nalar sehat, kegiatan Kemenag yang dilakukan oleh Kemenag dengan menghadirkan Prabowo yang juga capres. Hal ini sulit untuk tidak dinilai publik sebagai kampanye terselubung. Jika alasan substantifnya adalah topik bela negara, banyak pihak lain yang dapat dihadirkan sebagai narasumber. Seperti Lemhanas, BPIP RI, dan lain sebagainya.
Dalam konteks itu, meski dalam undangan Kemenag yang beredar di masyarakat Prabowo Subianto diundang sebagai Menteri Pertahanan, namun sulit untuk dilepaskan dari posisi dan status yang bersangkutan sebagai capres dalam pemilu 2024.
Akal-akalan Menghadirkan Prabowo
Kedudukan sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) patut diduga hanya akal-akalan untuk menghadirkan Prabowo Subianto. Sebelumnya publik juga mencatat akal-akalan serupa, ketika yang bersangkutan menghadiri acara APDESI di Jawa Barat.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai, seharusnya Kemenag tidak menghadirkan Prabowo Subianto untuk mencegah potensi penyimpangan dan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kandidat tertentu.
Apalagi hal tersebut terjadi di tengah meluasnya keraguan masyarakat terhadap netralitas aparatur negara dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Kegiatan Kemenag yang menghadirkan Prabowo justru semakin mempertebal ketidakpercayaan masyarakat yang dampaknya merusak legitimasi proses dan hasil pemilu.
Penting bagi semua pihak, termasuk dalam hal ini Kemenag, Pemilu 2024 harus dipastikan berjalan demokratis dan mengedepankan prinsip jujur, adil dan bebas. Hal ini sesungguhnya hanya dapat diwujudkan jika semua pihak, khususnya aparatur negara berupaya mencegah dan meminimalisir setiap potensi ketidaknetralan dan kecurangan pemilu.
Baik dengan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan kandidat dalam Pemilu 2024. Dalam konteks ini, menjadi penting bagi pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk mengundurkan diri dari kabatannya agar tidak terjadi konflik kepentingan.
Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie menegaskan kehadiran Prabowo Subianto sangat relevan. Prabowo hadir untuk menggugah kembali semangat patriotik pesantren dalam bela negara dan membangun bangsa.
“Jadi narsum yang diundang memang relevan dengan topik yang didiskusikan. Tidak ada kampanye, apalagi pemasangan atribut kampanye dalam giat ini. Ini bukan forum dukung mendukung,” ujar Anna.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"