KONTEKS.CO.ID – Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) ikut terseret dugaan aliran dana kampanye ilegal. Koperasi yang kabarnya didirikan Prabowo Subianto ini menjadi sorotan setelah ramai isu penyalahgunaan fasilitas pinjaman BPR di daerah Jawa Tengah.
Informasi menyebutkan bahwa selama 2022-223, ada total pencairan dari BPR di Jawa Tengah ke rekening 27 debitur. Dana pencairan dari BPR mencapai Rp102 miliar.
Kemudian pada waktu yang tidak terlalu lama, terjadi penarikan tunai oleh 27 debitur yang menerima dana dari BPR.
Duit dari penarikan tunai itu disetorkan kembali ke rekening satu orang. Orang ini diduga sebagai pihak pengendali atas dana pinjaman itu. Dia kemudian mengirimkan uang tersebut ke beberapa perusahaan.
Terkait isu miring adanya dugaan aliran dana ilegal KGN yang juga untuk kampanye, Konteks.co.id menghubungi Fadli Zon. Namun hingga berita ini diturunkan, Fadli selaku pengawas Koperasi Garudayaksa Nusantara belum menjawab konfirmasi melalui WhatsApp.
Senada, Ketua Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer juga belum menjawab konfirmasi via Whatsapp terkait tudingan dana gelap untuk kampanye Prabowo Subianto.
Berita ini akan kami tambahkan bila Fadli Zon dan Immanuel Ebenezer merespons dan menjawab konfirmasi via Whatsapp.
Dalam struktur pengurus, Ketua Umum KGN adalah Prabowo Subianto, Ketua Harian Marwah Daud Ibrahim, Bendahara Umum Simon A Mantiri, dan Sekretaris Umum Sudaryono.
Sementara pengawas KGN tercatat cukup banyak, mulai daari Ahmad Muzani, Hasyim Djojohadikusumo, Fadli Zon, dan nama-nama lain yang merupakan tokoh-tokoh populer.
Kemudian penasihat dari KGN adalah Hariadi Dharmawan, Sufmi Dasco Ahmad, Arief Poyuono dan nama-nama lain yang juga cukup populer.
KGN beralamat di Jalan RM Harsono 54, Ragunan Jakarta. Alamat ini sama dengan alamat DPP Partai Gerindra. Visi KGN menjadi koperasi yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan tempat membangun militansi kader.
KPU Terima dari PPATK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku sudah menerima surat dari PPATK terkait temuan transaksi miliaran rupiah di rekening bendahara partai politik (parpol).
Anggota KPU Idham Holik mengungkapkan, surat PPATK itu berisikan catatan transaksi bendahara parpol periode April hingga Oktober 2023 yang capai miliaran.
“Dalam surat PPATK ke KPU tersebut, PPATK menjelaskan ada rekening bendahara parpol pada periode April-Oktober 2023 terjadi transaksi uang, baik masuk ataupun keluar, dalam jumlah ratusan miliar rupiah,” kata Idham kepada wartawan, Sabtu, 16 Desember 2023.
Menurut Idham. PPATK menduga bahwa hal itu terkait transaksi bendahara parpol untuk menggalang suara di Pemilu 2024.
“PPATK menjelaskan transaksi keuangan tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara yang akan merusak demokrasi Indonesia,” kata Idham.
Namun, kata Idham, dalam surat tersebut tidak menyebut secara rinci dana miliaran yang masuk ke rekening bendahara parpol tersebut.
“Terkait transaksi ratusan miliar tersebut, PPATK tidak merinci sumber dan penerima transaksi keuangan tersebut,” ujar Idham.
Bawaslu akan menindaklanjuti temuan PPATK soal transaksi janggal ratusan miliar hasil temuan PPATK.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum bisa menentukan apakah temuan PPATK soal transaksi janggal ratusan miliar itu pelanggaran Pemilu atau tidak
“Soal apa yang disampaikan PPATK, tentu kacamata kami harus dilihat berkenaan dengan aturan dana kampanye. Jadi kami harus cermati,” kata Lolly kepada wartawan di Jakarta, Senin, 18 Desember 2023.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"