KONTEKS.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR Mulyanto meminta pemerintah menghentikan sementara moratorium) semua operasional smelter nikel asal Cina di Indonesia.
Desakan ini menyusul terjadinya ledakan hebat di smelter PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada Minggu, 24 Desember 2023.
Dengan penghentian sementara seluruh operasional, pemerintah dapat mengaudit semua smelter nikel asal Cina.
Audit secara ketat perlu dilakukan karena sering terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa. Dilakukan juga secara profesional, objektif dan menyeluruh terhadap aspek keamanan dan keselamatan kerja.
Jangan sampai karena ada pertimbangan politik, pemerintah mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan itu.
“Sudah menjadi rahasia umum kalau sebagian besar alat kerja di smelter-smelter milik Cina diimpor dari Cina juga. Bahkan sampai komponen terkecil seperti baut dan mur,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin, 25 Desember 2023.
Dengan audit, pemerintah dapat mengetahui kualitas barang yang selama ini dipakai untuk menunjang operasional smelter. Jangan sampai barang dan suku cadang yang dipakai tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
Mulyanto sangat prihatin kecelakaan kerja terjadi lagi di smelter perusahaan Cina. Kali ini menyebabkan paling sedikit 35 orang korban. Sebanyak 13 orang meninggal dunia dan puluhan luka-luka. Padahal beberapa waktu sebelumnya terjadi kecelakaan kerja di smelter PT. GNI yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia.
“Ini ledakan terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter milik perusahaan Cina di Indonesia. Pemerintah agar sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti kasus ini,” katanya.
“Kita perlu tahu apa penyebab dari ledakan smelter tersebut, apakah karena faktor lemahnya keandalan pabrik, murni faktor kelalaian manusia, atau ada sebab-sebab lain. Pemerintah bertanggung-jawab untuk mengusut tuntas kasus ini,” ujar Mulyanto lagi.
Peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga sehingga harus benar-benar dipahami dan menjadi momentum untuk mengevaluasi semua kesepakatan kerjasama dengan perusahaan Cina. Pemerintah harus mencari akar-masalahnya sehingga dapat dicegah kejadian seperti ini berulang di masa depan.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"