KONTEKS.CO.ID – TPN Ganjar-Mahfud menanggapi pernyataan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menyebut bansos merupakan kebijakan dan pemberian Presiden Jokowi.
Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebut tidak sepatutnya Zulhas klaim bahwa basos milik Presiden Jokowi.
“Kalau mau diklaim seharusnya kredit (apresiasi) diberikan kepada semua pihak baik pemerintah dan DPR yang notabene berkontestasi dalam Pemilu 2024,” kata Todung kepada wartawan di Gedung High End, Rabu, 3 Januari 2023.
Dia mengatakan, program bansos bagi masyarakat banyak yang terlibat didalamnya, bukan hanya Presiden Jokowi.
“Jangan ada klaim sepihak,” ujar Todung.
Todung beberapa waktu lalu pernah menyampaikan pemberian bansos sebaiknya ditunda hingga Pilpres 2024 dihentikan.
Adapun, lanjut Todung, pelaksanaannya sangat rawan untuk dapat dipolitisisasi.
“TPN Ganjar-Mahfud tidak mengadvokasi penghentian bansos. Kami setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu,” tutur Todung.
“Yang kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah,” tutup Todung. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
