KONTEKS.CO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mengkritisi keterlibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang melakukan pendataan KTP dan KK milik warga belakangan ini.
Keterlibatan Babinsa TNI menurut Kapuspen TNI Brigjen Nugraha Gumilar untuk mendukung proyek Bedah Rumah.
Selain bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara, peresmian sumur bor di sejumlah titik di Sukabumi juga dihadiri Prabowo Subianto.
Ternyata anggaran kedua proyek tersebut berasal dari Kementerian Pertahanan yang dijalankan melalui Universitas Pertahanan (Unhan). Dalihnya adalah program pengabdian kepada masyarakat.
Koalisi Masyarakat Sipil memandang, kehadiran Prabowo Subianto pada peresmian sumur bor dan bedah rumah patut diduga kuat sebagai penyalahgunaan kekuasaan, jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik pemilu 2024.
Kegiatan tersebut terindikasi kampanye politik. Kedudukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan hanya akal-akalan untuk dapat mengakses fasilitas dan sumber daya negara dari jabatan yang didudukinya.
Penting dicatat, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kampanye merupakan kejahatan pidana pemilu yang mencederai prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan bebas.
Indikasi penyalahgunaan sumber daya negara tersebut sulit untuk dibantah mengingat kedua proyek tersebut, anggarannya disalurkan melalui Unhan yang tidak ada keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Menhan.
“Prabowo Subianto sebagai Menhan seharusnya fokus pada tugas dan fungsinya dalam membangun dan memperkuat pertahanan negara dalam menghadapi ancaman eksternal dari negara lain,” begitu keterangan resmi Koalisi Masyarakat Sipil pada Senin, 8 Januari 2024.
Manfaat pembangunan sumur bor air dan proyek bedah rumah warga memang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tapi hal ini seharusnya menjadi fungsi dan tugas kementerian terkait, bukan urusan Kemhan.
Pengalokasian anggaran Kemenhan melalui Unhan untuk proyek pembangunan sumur bor air dan bedah rumah warga menunjukan Prabowo Subianto selaku Menhan tidak memiliki prioritas kebijakan pembangunan pertahanan, bahkan anggaran pertahanan dialokasikan secara tidak tepat untuk proyek yang tidak berkaitan dengan urusan pertahanan negara.
Indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan kampanye terselubung Pabowo Subianto bukan terjadi sekali saja. Sebelumnya, dugaan yang sama pernah dilakukan, seperti dalam kasus peresmian sumur bor air di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kuningan, Rakerda APDESI Jawa Barat, dan Sarasehan kemandiran pondok pesantren yang diselenggarakan oleh Kemenag.
“Prabowo Subianto terindikasi menjadi calon presiden yang diduga banyak menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya dalam konteks kepentingan kampanye dan membangun dukungan dalam kontestas politik elektoral,” begitu kata Koalisi Masyarakat Sipil.
Keterlibatan Babinsa dalam kegiatan pendataan KTP dan KK di Cilincing, Jakarta Utara, adalah pelanggaran terhadap UU TNI. Pendataan tersebut bukanlah tugas TNI dan bahkan mengingat kegiatan tersebut terindikasi menjadi kampanye capres Prabowo Subianto.
Keterlibatan Babinsa TNI dapat dikatakan sebagai bentuk dukungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kampanye politik. Dengan demikian, Babinsa TNI telah menyalahi tugas pokok TNI dan melanggar prinsip netralitas yang diatur dalam UU TNI dan seharu dihukum secara pidana sebagaimana perintah tegas Panglima TNI.
“UU TNI sesungguhnya telah menegaskan secara jelas bahwa TNI harus besikap netral dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik apapun,” begitu yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil.
Aturan tersebut merupakan bagian dari prinsip profesionalisme TNI yang dibangun sejak bergulirnya era reformasi TNI. Keterlibatan TNI dalam kegiatan politik praktis merupakan pelanggaran serius terhadap UU TNI dan tidak boleh dibiarkan tanpa adanya proses hukum yang tegas sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
Jika pelanggaran tersebut dibiarkan dan tidak ada penindakan yang jelas, maka semakin memperkuat dugaan yang berkembang di publik bahwa TNI tidak netral dan ada pemihakan terhadap Capres tertentu.
Pembiaran terhadap pelanggaran sama saja sebagai bentuk persetujuan terhadap pelanggaran dan penyimpangan TNI dalam kegiatan politik praktis.
Berdasarkan pandangan di atas, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak:
- Presiden Joko Widodo harus memecat Prabowo Subianto dari jabatan Menteri Pertahanan karena diduga kuat kerap menggunakan jabatannya untuk melakukan kampanye politik;
- Presiden segera memerintahkan Kemhan untuk menghentikan pembangunan anggaran untuk yang tidak sesuai dengan bidang pertahanan; dan
- Presiden Jokowi harus memastikan tidak ada penggunaan sumber daya negara dan anggaran negara untuk kepentingan pemenangan salah satu Capres atau Paslon pada Pemilu 2024.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"