KONTEKS.CO.ID – TPDI dan Perekat Nusantara menilai kekuasaan sudah tidak lagi patuh terhadap rambu-rambu hukum yang ada.
Dia mengatakan, kekuasaan saat ini berupaya mengeyampingkan rambu-rambu hukum demi kepentingan politik.
“Hari ini nampak memperlihatkan bahwa kekuasaan sudah menggeser berbagai rambu-rambu hukum,” kata Koordinator TPDI dan Perekat Nusantara Petrus Selestinus kepadn wartawan, Jumat, 12 Januari 2024.
Dia mengatakan rambu-rambu hukum yang tidak taati oleh kekuasaan yakni ketika membiarkan Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran Rakabuming.
“Ini bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90, yang akhirnya masyarakat menjuluki Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Keluarga,” kata Petrus.
Dia mengatakan, julukan yang disematkan kepada Mahkamah Konstitusi, membuktikan ketidakpercayaan masyarakat terhadapa lembaa tersebut.
“Berarti dinasti politik dan nepotisme saat ini sedang menguat,” ujar Petrus.
Jokowi dan Keluarga Digugat ke PTUN
Sebelumnya, TPDI dan Perekat Nusantara melayangkan gugatan kepada keluarga Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Dia menjelaskan alasannya melayangkan gugatan kepada keluarga Presiden Jokowi. Menurutnya, kekuasaan saat sedang membangun politik dinasti yang berujung pada nepotisme.
“Jadi nepotsime dan politik dinasti politik ini adalah racun di demokrasi kita,” kata Petrus.
Dia mengatakan, nepotisme dan dinasti politik sedang menguat lintas lembaga tinggi. Menurutnya, hal tersebut akan merusak tatanan demokrasi.
“Bisa merusak demokrasi dan sistem kedaulatan rakyat kita,” tutup Petrus. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"