KONTEKS.CO.ID – Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memastikan untuk menindak tegas dengan regulasi efek jera dan memiskinkan koruptor. Ini janji Ganjar bila dirinya terpilih sebagai sebagai presiden 2024.
Tentu dengan sejumlah langkah yang akan dilakukan, mulai dari penguatan LHKPN dan mendorong Whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiannya.
“Regulasi yang mempunyai efek jera ini betul-betul mesti didorong agar yang konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu,” kata Ganjar saat menyampaikan gagasan di acara PAKU Integritas KPK pada Rabu, 17 Januari 2024.
“Tentu saja menegakkan kode etik, lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai dengan profil, tanda tangan di LHKPN, dan meminimalisasi rangkap jabatan,” katanya lagi.
Bila tidak jera, kemudian dilanjutkan dengan memiskinkan koruptor. Menurut Ganjar, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, menjadi tempat terbaik baik koruptor.
Saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu dan wajib pengenaan pasal tambahan terkait TPPU dan pengesahan RUU Perampasan Aset
“Lalu, kalau itu tidak jera, deterrent effect adalah memiskinkan koruptor. Saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu,” kata Ganjar.
Ganjar juga menjanjikan sejumlah cara lain untuk memberi efek jera dan melakukan pencegahan korupsi. Ia misalnya juga menjanjikan untuk mendorong RUU Perampasan Aset. Ganjar yang didampingi Mahfud MD juga ingin para penegak hukum mengenakan pasal tambahan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Dan wajib pengenaan pasal tambahan terkait TPPU dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Inilah respons yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang,” kata Ganjar Pranowo.
Untuk mewujudkan hal itu, Ganjar menilai koordinasi antar lembaga penegak hukum harus ditingkatkan, termasuk dengan TNI.
“Kenapa TNI menjadi penting? Kita melihat yang ilegal economy termasuk tadi tambang ilegal apalagi yang di perbatasan rasanya penegak hukum perlu dibantu,” kata Ganjar.
Tak hanya itu, Ganjar Pranowo juga mengatakan menjaga independensi dan integritas para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu penting.
Ini disampaikan Ganjar saat berpidato di acara program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) untuk capres-cawapres.
“Ketika KPK independen maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting, tidak untuk bisa diintervensi oleh siapa pun,” ujar Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar menuturkan kejaksaan dan kepolisian bisa mendorong transparansi proses untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi. Untuk mewujudkan transparansi, ia menilai LHKPN menjadi instrumen penting.
“LHKPN bukan cerita yang sulit. Kami di ruangan ini pernah bersama dengan DPRD saat itu, dapat penghargaan. Karena Ketika macet, ternyata kuncinya gampang, undang KPK suruh isi saat itu, selesai semuanya. Dan ini pola yang kita lakukan ketika koordinasi supervisi dan pencegahan kita lakukan,” kata Ganjar.
“Melibatkan pemerintah, KPK dan dunia usaha termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus,” katanya lagi.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"