KONTEKS.CO.ID – Aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Selamatkan Demokrasi Indonesia menggelar diskusi bersama mahasiswa seluruh Indonesia untuk menyikapi situasi politik Indonesia.
Koordinator Perhimpunan Aktivis 98 Fauzan Luthsa mengajak mahasiswa agar berani dalam melawan rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, Jokowi telah melegalkan segalanya dan merusak tatanan demokrasi dengan membiarkan terjadinya politik dinasti, pelanggaran HAM serta bangkitnya Neo Orba.
“2014 dan 2019 kita berhasil menggagalkan pelanggar HAM memimpin republik ini. Saat ini jauh lebih berat karena mereka justru menjadi satu paket komplet, yakni penculik aktivis, politik dinasti dan neo orba,” kata Fauzan di Grand Sahid Jaya Hotel, Sudirman, Jakarta, pada Minggu, 21 Januari 2024.
“Mahasiswa sebagai komponen yang memiliki legitimasi moral, bersama kami yang menjadi pelaku jatuhnya rezim otoriter Soeharto, harus mencegah agar dapat kembali mencegah mereka berkuasa,” katanya lagi.
Fauzan mengungkapkan demokrasi di tanah air akan kembali ke masa orde baru jika Prabowo Subianto menjadi presiden.
Ia menyebut Presiden Jokowi telah melanggar Tap MPR No 11/1998 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KNN).
Mulai dari majunya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres berdasarkan hasil keputusan MK 90/PUU-XXI/2023, dengan pamannya Anwar Usman memutuskan perkara tersebut dan diberhentikan sebagai ketua MK karena adanya pelanggaran etik.
Konsolidasi Pro Demokrasi aktivis 98 bersama mahasiswa seluruh Indonesia dihadiri sejumlah tokoh aktivis 98. Mulai dari Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti dan akademisi Ubedillah Badrun.
Kemudian tokoh aktivis 98 seperti Syafieq Alieha, Parto Bangun, Fauzan Luthsa, Antonius Danar, Petrus Haryanto, Faisal Assegaf, Tendry Masengi, dan Azwar Furgudyama.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
