KONTEKS.CO.ID – Keprihatinan terus muncul dari kampus untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penyelenggaran negara untuk netral dalam pelaksanaan pemilu 2024.
Sejumlah kampus di Tanah Air mendesak Jokowi dan seluruh penyelenggara negara yang tidak netral untuk kembali ke jalan demokrasi.
Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam Petisi Bulaksumur, melihat bahwa saat ini banyak tindakan menyimpang dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Petisi Bulaksumur dikeluarkan sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.
Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi UGM Prof. Drs. Koentjoro, bersama puluhan guru besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM, KM UGM, telah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir ini.
Banyak tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada,” ujar Koentjoro pada Rabu, 31 Januari 2024.
Telah terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan.
Kemudian pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, antara netralitas dan keberpihakan, merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.
Jokowi Diingatkan Pegang Jati Diri UGM
Dalam Petisi Bulaksumur, akademi UGM mengingatkan agar Presiden Jokowi sebagai alumni UGM tetap berpegang pada jati diri UGM.
Jokowi harusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah.
“Demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.
Dalam orasi mimbar bebas bertajuk Menjaga Kemurnian Demokrasi Indonesia, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Dr. Abdul Gaffar Karim, mengajak seluruh akademisi segera mengembalikan lagi kekuatan civil society untuk menjadi penjaga demokrasi di Tanah Air.
“Mari kita kembalikan civil society untuk mengawasi kekuasaan. Demokrasi bisa hidup jika rakyat bisa mengawasi dan mengawal,” katanya.
Pudarnya Sikap Kenegarawanan Jokowi
Civitas akademika Universitas Islam Indonesia menyatakan Indonesia darurat kenegarawanan. Diperburuk dengan pudanya sikap kenegarawanan Jokowi.
Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dengan proses yang mengangkangi konstitusi dengan intervensi politik.
Jokowi menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak.
Distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis.
Atas nama seluruh civitas akademika, Rektor UII Prof. Fathul Wahid mendesak Presiden Jokowi kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga.
Jokowi dan seluruh aparatur pemerintahan segera berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis. Salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial.
Mereka menyeru Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan. Mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri.
Mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.
Meminta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.
UIN Jakarta Desak Jokowi Netral
Menimbang dan melihat perkembangan penyelenggaraan pemilu dan pilpres 2024, civitas akademika UIN Syarif Hdayatullah Jakarta, mendesak penyelenggara pemilu bekerja secara profesional.
Mendesak Jokowi dan aparat negara bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh konstentan pemilu.
Mendesak Presiden agar dengan sungguh‐sungguh mengelola pemerintahan untuk kepentingan nasional.
Menurut mereka, Jokowi saat ini lebih condong mengutamakan kepentingan elektoral salah satu paslon. Terlihat kepiluan dalam pelaksanaan pemilu dan pengelolaan keadaban demokrasi.
Pengelolaan keadaban atau akhlak demokrasi ini sudah semestinya tidak dipandang sekedar seperangkat aturan tertulis.
UIN Jakarta juga mendesak Kepolisian RI untuk bersikap independen dan profesional. Polri adalah alat negara untuk menegakan hukum dan ketertiban. Bukan alat Presiden.
Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin mengajak masyarakat dan elemen bangsa bergerak menyelamatkan demokrasi.
Mereka akan menggelar mimbar bebas di halaman depan Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin Makassar pada Jumat, 2 Februari 2024.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"