KONTEKS.CO.ID – Civitas akademika Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ikut menyikapi kondisi demokrasi yang semakin merosot dalam kepemimpinan Presiden Jokowi.
Sebagai kampus perjuangan, yang memiliki jejak perjalanan sejarah panjang, dengan penuh kesadaran menyampaikan keprihatinan yang dalam atas berbagai realitas tata kehidupan sosial, ekonomi dan politik negeri.
Berbagai kasus bermunculan di penghujung era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dan telah menimbulkan berbagai kekisruhan sosial dan politik yang mencapai puncaknya pada pemilu 2024.
Dalam ‘Deklarasi Rawamangun’ itu, perwakilna Civitas Akademika UNJ, Ubedilah Badrun mengatakan jika pihaknya khwatir atas realitas tata kehidupan sosial, ekonomi dan politik Indonesia, termasuk penodaan etika dan hukum jelang pemilu 2024.
“Fenomena kontestasi politik yang menodai nilai-nilai etika, moral dan hukum dan mencederai nilai-nilai demokrasi dan konstitusi menjelang Pemilu pada 14 Februari 2024,” kata Ubedilah Badrun di Jakarta pada Selasa, 6 Februari 2024.
Civitas akademika Universitas Negeri Jakarta yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni menyatakan sikap, sebagai berikut:
- Sebagai buah ‘Reformasi’ yang anti KKN, Indonesia telah memilih jalan’ Demokrasi’ di penghujung abad ke-20 yang dinilai sebagai jalan terbaik untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berasaskan pada Pancasila. Karenanya, menegakan demokrasi sesungguhnya menegakan Negara Republik Indonesia. Salah satu ciri utama negara demokrasi adalah terlaksananya Pemilu yang bebas, jujur, adil, dan bersih sesuai dengan Pancasila dan UUD-1945 serta perundang undangan lainnya yang berlaku. Oleh karena itu segala bentuk kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan Pemilu adalah kejahatan dalam berdemokrasi dan konstitusi.
- Mendesak semua penyelenggara pemilu untuk bekerja dengan penuh kewaspadaan, profesional dan bertanggung jawab agar terhindar dari jatuhnya korban petugas KPPS seperti pada Pemilu 2019 lalu. Jumlah korban petugas KKPS yang meninggal dunia mencapai 894 orang, dan 5.175 telah menjalani perawatan di berbagai rumah sakit di tanah air. Sebagai komparasi, meski pelaksanaan Pemilu di Nigeria dinilai sebagai Pemilu terburuk sepanjang sejarah Afrika ternyata hanya menelan 8 orang korban jiwa petugas pemilunya, dan pada Pemilu Kenya 2022, hanya menelan satu orang korban jiwa dari petugas pemilunya. Indonesia dengan jumlah petugas pemilunya yang ratusan meninggal atau ribuan yang jatuh sakit, bahkan hingga kini belum terungkap penyebabnya. Semoga tragedi kemanusiaan dalam perhelatan demokrasi Pemilu di Indonesia tidak akan terulang lagi hingga kapan pun.
- Secara institusi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tidak berpihak kepada siapapun dan kelompok manapun, namun tetap menjunjung tinggi pluralitas dan demokrasi yang berkeadaban.
- Fenomena politik saat ini sangat membahayakan masa depan demokrasi karena perilaku oknum elit politik yang telah mempertontonkan praktek kekuasaan yang mengabaikan nilai-nilai moral, etika dan hukum.
- Mendesak penyelenggara Pemilu untuk bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya yang menjunjung tinggi netralitas dan integritas sehingga dapat mengantisipasi segala macam masalah, gejala, dan peristiwa yang memungkinkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan Pemilu 2024.
- Mendesak pemerintah pusat dan daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah dan Kepala Desa), TNI dan Polri, dan aparat penegak hukum terkait untuk menjunjung tinggi netralitas dan tidak memihak dan mengintervensi jalannya proses Pemilu, tidak melakukan “cawe-cawe politikâ€, intimidasi, dan politik uang, serta tidak menggunakan fasilitas negara atas dasar kepentingan kelompok, kerabat atau golongan yang menyimpang dari koridor demokrasi dan konstitusi dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah dipercayakan kepadanya.
- Mengajak segenap masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilu untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 dengan memilih para Calon Pemimpin Bangsa dan Negara yang didasarkan pada kualitas dan rekam jejak kenegarawanannya, kepemimpinannya, dan program kerja yang berpihak pada masyarakat, serta memilih karena didasarkan pada hati nurani dan keyakinan yang sungguh-sungguh yang bukan atas dasar politik uang atau intimidasi dari pihak tertentu.
- Mengajak segenap sivitas akademika UNJ dan masyarakat umum untuk menjaga dan mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang jujur, bersih, damai, dan tanpa intimidasi.
- Mendesak KPU dan semua pihak terkait untuk secepatnya mempertanggungjawabkan akurasi data 54 juta DPT yang dilaporkan oleh FNN pada 19 Januari 2024 sebagai data bermasalah. Terdapat ratusan ribu pemilih berusia di bawah 17 tahun, sekian banyak nama ganda, sekian banyak yang berusia di atas 100 tahun, bahkan ada yang berusia lebih seribu tahun, ada juga bahkan daerah yang jumlah DPT-nya lebih besar dan jumlah seluruh penduduk daerah itu. Bahkan, terdapat juga pemilih yang berusia nol tahun, bahkan begitu banyak lainnya yang namanya hanya tiga huruf, ada juga bahkan namanya hanya huruf tanda tanya (?). Semoga semua misteri pendataan itu segera teratasi sebelum pelaksanaan Pemilu, 14 Februari 2024.
- Terakhir, kami mengajak hai anak-anakku, para mahasiswa-mahasiswi Indonesia dan seluruh generasi muda Indonesia, putra-putri terbaik bangsa, pada 14 Februari 2024, masa depanmu, masa depan bangsamu dan hari depan kita bersama ditentukan. Pada hari itulah kedaulatan rakyat dilaksanakan dan disitulah harkat dan martabat setiap warga negara diuji, siapa yang kelak diberi kepercayaan olehmu, oleh kita untuk memimpin perjalanan bangsa ini lima tahun ke depan. Turunlah ke bawah anak-anakku, dampingilah mereka hingga ke pintu pintu bilik suara agar mereka terbebas dari rasa takut atau intimidasi untuk melaksanakan hak pilihnya sesuai bisikan hati nuraninya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"