KONTEKS.CO.ID – Budayawan Erros Djarot terus menyampaikan keprihatinan atas kondisi politik dan demokrasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap telah mengkhianati mandat rakyat.
Dengan tegas Erros menyampaikan, meski Jokowi adalah Presiden RI, namun jika tindakannya sudah bertentangan dengan hukum, maka harus diadili.
“Walau pun dia Presiden, kalau dia tidak adil harus diadili,” ujar Erros diskusi dengan tema “Tolak Pemilu Curang, Lawan Kekuasaan Partisan” di Gedung Gerakan Bhineka Nasionalis (GBN) pada Rabu, 7 Februari 2024.
Sebelumnya dalam diskusi tersebut, Erros Djarot menyampaikan keprihatinan atas kondisi politik dan demokrasi. Terutama jelang pelaksanaan pilpres 2024.
Menurut Erros, Presiden Jokowi yang mendapat mandat dari rakyat dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk membangun peradaban ternyata justru mengkhianatinya.
Hal ini jelas dapat dibuktikan dengan makin merebaknya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Praktik tercela itu justru jadi pijakan kekuasaan. Ditegaskan Erros, sikap dan tindakan Jokowi tersebut sangat berbahaya.
“Ternyata KKN justru menjadi pijakan kekuasaan saat ini. Sangat berbahaya,”ujar Erros.
Ketua Umum Gerakan Bhineka Nasionalis (GBN) itu menambahkan, penyelenggara negara saat ini sangat terlihat telah melanggar UUD 1945.
Rakyat tidak lagi berkuasa seperti yang diamanatkan UUD 1945. Kekuasaan justru ada pada konglomerasi. Cara bernegara seperti ini jelas tidak dikehendaki rakyat. Negara telah dikelola layaknya sebuah kerajaan.
Erros yang selama ini berpegang pada prinsip ‘Mikul Duwur Mendem Jero’, atau yang bermakna aib atau kejelekan pemimpin sebaiknya tidak diungkapkan, saat ini justru memilih meninggalkan prinsip itu.
Keberanian mengungkapkan kebenaran sangat penting dilakukan segenap rakyat Indonesia. Bila ini terus terjadi, rakyat akan terdesak oleh penguasa.
Ditambahkan Erros, Jokowi yang besar karena rakyat telah mengecilkan dirinya sendiri. Rakyat harus bersatu melawan pelanggaran yang dilakukan Jokowi.
“Kalau kita (rakyat) bersatu dan melawan, Jokowi pasti akan kencing di celana,” katanya.
Erros menegaskan untuk terus melakukan perlawanan terhadap pemimpin yang tidak adil. Meski banyak yang menuding bahwa mereka yang bersikap kritis kepada pemerintah adalah pembenci Jokowi dan orang yang tidak mendapat jatah kekuasaan.
Menurut Erros, tudingan itu tidak benar alias fitnah. Menurutnya, hasil kerja Jokowi selama hampir 10 tahun berkuasa tetap ada yang harus dihargai dan diapresiasi.
“Tapi kalau melanggar ya tetap harus di lawan,” kata Erros.
Karena itu, rakyat harus bergerak. Tujuan utama dari gerakan ini adalah mengembalikan Indonesia pada tujuannya, yakni untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"