KONTEKS.CO.ID – Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen Dr. KRMT Roy Suryo mengatakan bahwa apa yang terjadi pada sistem Sirekap sudah sangat keterlaluan.
Meminjam kata Cak Lontong, Roy Suryo bahkan menyatakan apa yang telah terjadi pada Sirekap itu “Terwelu”.
“Kata “Terwelu” diatas bukan salah ketik, ini adalah kata yang sering diucapkan dengan nada berat oleh Cak Lontong saat mengomentari suatu hal yg bersifat “sangat keterlaluan”. Hal ini layak saya sampaikan saat mendengar statemen dari Ketua Bawaslu beberapa waktu lalu,” kata Roy Suryo dalam keterangan pada Selasa, 20 Februari 2024.
Menurut Roy Suryo, pernyataan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang menyatakan Sirekap adalah sistem baru, dan pasti ada trial dan error.
Dalam keterangan pers bersama KPU pada Jumat, 16 Februari 2024, Rahmat Bagja telah mempersilakan siapa saja yang bersedia untuk mengaudit aplikasi Sirekap yang digunakan KPU untuk penghitungan suara pada Pemilu 2024.
“Faktanya, statemen tersebut adalah salah atau keliru, karena SIREKAP sebenarnya bukan sistem yang benar-benar baru. Sistem ini pernah digunakan saat pilkada tahun 2020 lalu,” katanya.
Disampaikan Roy Suryo, saat itu Sirekap justru menggunakan server lokal di KPU dan ditangani kampus ternama dengan segala keterbatasan dananya.
“Tidak seperti sekarang, teregister melalui Alibaba.com di Singapore,” katanya.
Menggunakan server lokal di dalam negeri, Sirekap pilkada 2020 justru sudah conply dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Misalnya UU PDP yang mempersyaratkan lokasi server di dalam negeri, namun ironisnya justru dengan biaya yang berlimpah saat ini, malah nekad menggunakan alamat IP-address 170.33.13.55 yang menunjuk kepada Alibaba.com Singapore e-commerce Limited,” kata Roy Suryo.
Register IP tersebut terdapat nama Aliyun Computing Co.Ltd yang berlokasi tidak di Indonesia. Menurut Roy Suryo, pakar digital lain juga menemukan koneksi server Sirekap ini dengan lokasi server di China bahkan Perancis.
“Selain di Singapore. BEI, salah satu Komisioner KPU akhirnya mengakui bahwa Sirekap ini diregister di Singapore,” katanya.
Meski tidak transparan berani mengakui bahwa dengn teregister di Alibaba.com Singapore, data-data pemilu Indonesia otomatis terhubung atau bisa diakses tidak hanya dari Indonesia.
Namun pengakuan tersebut setidaknya sudah membenarkan potensi pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku tentang bagaimana protap pengelolaan data vital milik masyarakat Indonesia.
“Sayangnya tadi semalam, Ketua KPU dan semua komisionernya langsung ngacir meninggalkan tempat acara tanpa tanya jawab kepada media. Praktis kasus-kasus yang terjadi yang sudah viral dan menjadi trending topik tentang Sirekap tidak mendapatkan Jawaban yang komprehensif,” katanya.
Roy Suryo mempertanyakan, apa yang disebut oleh Bawaslu sebagai trial dan error? Padahal KPU sudah diberi kepercayaan dan anggaran yang sangat besar, tapi Sirekap masih ditolelir untuk terjadi trial dan error.
“Masalahnya dulu saat pilkada saja sudah banyak masalah tentang problem signal, tetapi sekarang malah tidak ada fungsi error checking yang secara otomatis bisa mengoreksi kalau ada salah input sebagaimana sistem komputasi biasa,” katanya.
Ditegaskan Roy Suryo, tantangan Ketua Bawaslu yang mempersilahkan pihak-pihak lain melakukan audit forensik terhadap Sirekap harus dijawab degan tegas untuk dilaksanakan.
Meski de jure hasil dari Sirekap bukan jadi hasil resmi, namun de facto sudah menjadi acuan dari masyarakat.
“Apalagi ketika melihat hasil dari hitung cepat dan exit poll tampak teratur dan seragam,” katanya.
Roy Suryo mengkritisi ketarangan KPU malam tadi yang makin membuat tidak jelas. Tampak tidak ada koordinasi yang baik dari para penyelenggara Pemilu 2024.
“Padahal biaya yang dikeluarkan sangat besar, apalagi untuk hasil yang kredibilitasnya sangat dipertanyakan oleh akal sehat akibat sudah cacat oleh kejadian-kejadian sebelumnya,” katanya.
Munculnya gerakan moral dari ratusan guru besar, mahasiswa dan masyarakat diharapkan akan menguat lagi karena masalah di KPU.
Gerakan Pemilu Bersih yang melibatkan 100 tokoh nasional untuk menolak pemilu curang, diharapkan dapat meluruskan kembali arah reformasi Indonesia.
Rakyat Indonesia harus sadar bahwa apa yang terjadi saat ini makin mengancam demokrasi di Indonesia.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"