KONTEKS.CO.ID – Suara PSI (Partai Solidaritas Indonesia) melonjak tidak masuk akal. Partai ini satu-satunya parpol yang mengalami lonjakan suara sangat tajam dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama.
Koalisi Masyarakat Sipil melihat suara sementara PSI di tingkat nasional meroket dalam enam hari terakhir. Mereka mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat cepat.
Sampai siaran pers ini tertulis pada Sabtu 2 Maret 2024, pukul 13.00-an WIB, total suara parpol yang anak bungsu Presiden Joko Widodo pimpin itu sudah menembus persentase 3,13%.
Persentase yang mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4%. Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2/2023), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68%.
“Bagi Koalisi Masyarakat Sipil yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% itu tidak lazim dan tidak masuk akal,” ungkap perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Halili Hasan dari SETARA Institute, mengutip Minggu 3 Maret 2024.
Lebih lanjut Halili mengatakan, Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian aplikasi Sirekap KPU.
Sebagaimana publik ketahui, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa Kabupaten/Kota sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Pada saat yang sama, Sirekap KPU berhenti dengan alasan sinkronisasi data. Aplikasi secara faktual beberapa kali tidak bisa terakses publik.
Koalisi sudah mengingatkan penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus terpersoalkan. “Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah terbajak oleh rezim Jokowi,” katanya.
Suara PSI Diduga Hasil Rekayasa Penghitungan Suara
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi aktivis demokrasi, seperti Imparsial, PBHI, Setara Institute, KPI, dan KontraS menduga kuat, terjadi pemungutan dan penghitungan suara terekayasa sedemikian rupa.
“Tujuannya, mewujudkan tiga keinginan Jokowi, pertama memenangkan paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran. Kedua meloloskan PSI ke parlemen, dan ketiga untuk menggerus suara PDIP,” timpal Gufron Mabruri dari Imparsial.
Ia menegaskan, jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini terbiarkan, maka lengkaplah kekacauan Pemilu 2024. Ini dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu.
“Pada saat yang sama, nyaris sempurna lah pembajakan Pemilu 2024 oleh Rezim Despotik ini. Ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya,” kritik Gufron.
Oleh karena itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi mendesak para anggota DPR agar menggunakan hak konstitusional mereka. Ini untuk membongkar kejahatan Pemilu pada Pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket.
Selain itu, lanjut dia, Koalisi juga merekomendasikan kepada seluruh elemen aktivisme publik, khususnya Organisasi Masyarakat Sipil. Termasuk media dan perguruan tinggi untuk melakukan konsolidasi untuk terus memasifkan tekanan publik dan seruan moral.
Ini untuk menghentikan despotisme dan dinasti politik rezim, KKN, serta kooptasi kekuasaan politik dan tata kelola pemerintahan negara yang antidemokrasi dan semakin menjauh dari cita-cita proklamasi. ***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"