KONTEKS.CO.ID – Para jenderal TNI-Polri, budayawan hingga pemuda bersatu membentuk Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR), Sabtu 9 Maret 2024,
Deklarasi dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif Sekber F-PDR, Rudy S Kamri, di Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat.
Organisasi ini bukan sekadar ada. Lihat saja tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Antara lain, TB Hasanuddin; mantan KSAU Marsekal (Purn) TNI Agus Supriatna, mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie.
Kemudian ada budayawan M Sobary, Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji, dan tokoh muda Seno Bagaskoro serta Anggi Pasaribu.
Ada lima poin yang Sekber Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi sampaikan dalam deklarasi tersebut. Poin pertama, mereka berjuang dengan semangat Merah Putih, dengan patriotisme yang tinggi.
Mereka ingin mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan pemikiran para pendiri bangsa Pancasila dan UUD 1945. “Ini demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi. Dan berkepribadian dalam kebudayaan serta berjuang bagi kepemimpinan Indonesia di dunia internasional,” kata Rudy.
Poin kedua, lanjut Rudy, Sekber berjuang bagi terwujudnya tata negara dan tata pemerintahan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Ini tertandai dengan sikap kenegarawanan pemimpin untuk berani melawan nepotisme, kolusi dan korupsi.
“Ketiga, kami menyatakan Pemilu 2024 adalah praktek nyata abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang Presiden Jokowi lakukan. Baik secara langsung dan tidak langsung,” ujarnya.
Sekber F-PDR Tuding Presiden Jokowi Terang Benderang Menangkan Anaknya
Mereka menilai Presiden berpihak pada paslon nomor urut 2. Khususnya dalam keterlibatan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
“Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dan paling brutal dalam sejarah Indonesia. Sebab melibatkan alat-alat negara dan bahkan sumber daya negara,” tudingnya.
Poin keempat, Sekber membuka ruang bagi semua anak bangsa yang mau bersatu memperjuangan demokrasi yang berkedaulatan. Demokrasi yang mengedepankan supermasi hukum serta memastikan netralitas negara.
Poin terakhir, jelas Rudy, Sekber menjadi pusat koordinasi, pusat komunikasi, dan pusat perlawanan secara terukur. Dengan jalan hukum, politik, kebudayaan dan gerakan rakyat.
Untuk itu, mereka bakal secara rutin mengadakan mimbar bebas di rumah perjuangan tersebut. “Mimbar bebas ini akan menjadi pusat penyampaian keprihatinan dan matinya demokrasi di Indonesia,” katanya.
Ia mengundang seluruh masyarakat untuk menyampaikan pidato politiknya di dalam menyikapi berbagai persoalan rakyat bangsa dan negara. ***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"