KONTEKS.CO.ID – Pakar Hukum Tata Negara dan Akademisi STJ Jantera, Bivitri Susanti, menyebut selama sembilan tahun lebih di bawah kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), demokrasi semakin memburuk, masyarakat dilarang mengkritik dan melawan.
Menurut Bivitri Susanti, demokrasi adalah pembatasan terhadap kekuasaan. Saat ini, pembatasan terhadap kekuasaan sedang dimintakan melalui lembaga-lembaga negara.
“Demokrasi akan selalu gaduh, demokrasi yang baik adalah demokrasi yang gaduh, saya sedang membuat studi yang memotret otoriteristik di Indonesia, bagaimana kritik terhadap kekuasaan pembatasan terhadap kekuasaan melalui lembaga-lembaga negara sebenarnya sedang dimatikan,” kata Bivitri pada Kamis, 14 Maret 2024.
Menurut Bivitri, demokrasi dalam negara hukum adalah suatu kekuasaan yang harus dibatasi, sehingga negara harus lebih peka terhadap permasalahan hak asasi warga. Pemerintah abai dengan hak-hak rakyat yang seharusnya menjadi perhatian dalam negara hukum dan demokrasi.
“Hukum juga meligitimasi kekuasaan, aturan main ketatanegaraan, sehingga hari-hari ini kita disibukkan oleh undang-undang pemilu, kita disibukan oleh angka kemenangan seakan-akan demokrasi adalah soal angka, padahal demokrasi lebih dari angka, demokrasi adalah suatu kekuasaan yang harus dibatasi,” sambungnya.
Bivitri Susanti menceritakan, apa yang diperkenalkan oleh para filsuf sejatinya, bahwa negara harusnya adalah soal hak asasi warga dan pembatasan kekuasaan. Bukan soal pasal-pasal dalam hukum atau soal angka kemenangan dalam pemilu.
“Tapi soal hak warga dan pembatasan kekuasaan makanya demokrasi akan selalu gaduh, demokrasi yang baik adalah demokrasi yang gaduh,” katanya.
Menurut Bivitri Susanti, gaya kepemimpinan Jokowi sangat otokratis karena sekarang orang-orang dilarang melawan dan mengkritik. Bagaimana kritik terhadap kekuasaan melalui lembaga-lembaga negara yang sebenarnya sedang dimatikan.
“Makanya namanya otokratik sebenarnya otokratisme yang didukung oleh legalisme karena kita diajarkan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah untuk taklik buta terhadap hukum tanpa mengkritik hukumnya adil atau tidak,” ujarnya.
Kemudian, kata Bivitri Susanti, DPR telah mati sebagai lembaga hukum yang menyeimbangkan kekuasaan. Ia mencontohkan, seperti hak angket sudah tidak ada lagi sejak 2017.
Lalu, ketika presiden ingin mematikan KPK pada 2019 hanya dalam waktu dua minggu revisi undang-undang KPK langsung keluar.
“Presiden ingin memberikan konsesi yang bagus untuk para pemilik tambang batubara 6 hari revisi undang-undang Minerba keluar,” katanya.
“Presiden ingin memindahkan ibukota ke IKN 21 hari undang-undangnya dikeluarkan begitu saja oleh DPR,” tambahnya lagi.
Tidak sampai di situ, saat ini sudah sangat terang-terangan ketika masyarakat sipil ingin menyampaikan aspirasi dan kritiknya langsung dibungkam. KPK menurutnya saat ini telah dibunuh oleh rezim Jokowi.
Karena itu, sebagai warga negara yang mempunyai hak sama, ia menegaskan dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengembalikan gagasan negara hukum terkait dengan pembatasan kekuasaan dan hak sebagai warga negara.
“Negara tidak akan hadir tanpa warga dari dulu kita belajar kayak gitu, enggak kebalik bukannya warga untuk negara tapi negara untuk warga,” ujarnya.
“Bukannya kalau kata Pak Satjipto Rahardjo bukannya manusia untuk hukum tapi hukum itu untuk manusia. Jadi kita kembalikan gagasan itu dengan lebih kritis melihat hukum terutama ketika hukum bersandingan dengan kekuasaan,” katanya lagi.
Lebih lanjut, ungkap Bivitri Susanti, sebagai warga negara harus menggali alternatif-alternatif hukum baik dalam hukum formal ruang-ruang politik, dan termasuk untuk ruang politik seperti hak angket.
Karena itu dapat memberikan kejelasan kepada warga tentang dugaan-dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang luar biasa besar.
“Bagaimana kita menggali hukum alternatif terhadap hukum yang tengah mengalami kejumutan selama ini misalnya untuk mengadakan pengadilan rakyat bagi kekuasaan yang terlalu disalahgunakan oleh Jokowi,” katanya.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"