KONTEKS.CO.ID – Tim hukum paslon 01 dan 03 kompak meminta agar sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) dihadirkan menjadi saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2024.
Baik tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, juga tim hukum Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ingin dihadirkan Menkeu Sri Mulyani dan juga Mensos Tri Rismaharini.
Kehadiran Menteri Sosial Tri Rismaharini penting untuk mengungkap masalah yang kompleks dalam pebagian sembako jelang Pemilu 2024.
“Persoalan makin komplek dalam masalah bansos, itu membutuhkan pembuktian yang kompleks juga. Membutuhkan banyak pihak,” ujar Todung di Mahkamah Konstitusi usai sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2024, pada Kamis, 28 Maret 2024.
“Kami tadi sudah mengusulkan, bersama-sama dengan paslon 01, untuk menghadirkan menteri keuangan dan menteri sosial, dan kementrian PMK dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi,” kata Todung lagi.
Todung menyapaikan bahwa paslon 01 dan 03 akan menunggu jawaban dari pihak Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga melihat mendesaknya dari kehadiran para menteri ini.
“Kami menunggu jawab dari pihak Mahkamah Konstitusi, mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi melihat ugensi dari kehadiran Menteri Keungan, Menteri Sosial, yang kelihatannya tidak terlalu terlibat dalam penyaluran bansos,” ujar Todung.
“Kita juga ingin mengetahui dari Ibu Sri Mulyani menteri keuangan, sejauh mana politik anggaran, sejauh mana kebijakan fiskal dalam soal bansos yang menyangkut 496,8 triliiun itu disalurkan,” katanya lagi.
Kemudian Todung juga menyinggung soal otoritas pengaturan anggara yang mencapai Rp50 triliun disalurkan kepada masyarakat.
“Ini jumlah yang terbesar dalam penyaluran bansos yang pernah kita alami. Pada jaman SBY pada tahun 2014 itu juga ada bansos, kalau kita melihat di Thailand juga ada bansos, di Filipina juga ada bansos. Tapi jumlah bansos yang kita salurkan, ini mungkin yang paling gede, besar, untuk itu perlu ada transparansi dan akuntabilitas,” katanya.
“Jadi mudah-mudahan MK akan mengabulkan itu,. Kalau itu yang menjadi objek tujuan kita, ini yang saya kira penting diketahui bahwa kita semua mencari kebeneran konstitusional, di sini tempatnya. Semoga MK mahami itu,” katanya lagi.
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
