KONTEKS.CO.ID – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) merebut kursi ketua umum PDIP yang masih diduki oleh Megawati Soekarnoputri.
Bahkan Hasto secara gamblang mengungkap kalau Jokowi akan mendongkel Megawati untuk kepentingan politik hingga 21 tahun mendatang.
Saat menjadi pembicara dalam diskusi bedah buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 2 April 2024, Hasto menyinggung ada operasi yang dijalankan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024.
Dengan operasi itu, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai Partai Golkar dan PDIP.
“Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan sudah direncanakan dan dilakukan jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan, melalui seorang menteri berpengaruh,” katanya.
Menurut Hasto, dalam tubuh kabinet ada level menteri berpengaruh dan menteri sangat berpengaruh. Mandat untuk mensukseskan operasi politik tersebut diberikan pada menteri berpengaruh yang dinilai sukses menjalankan beberapa rangkaian operasi.
Sejumlah fakta juga diungkap Hasto, terkait dengan operasi politik Jokowi yang mecoba akan merebut posisi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menteri berpengaruh itu ditugaskan Jokowi untuk bertemu mantan Dewan Pertimbangan Presiden, Ryaas Rasyid, untuk mengatur cara membujuk Megawati agar bersedia memberikan kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan pada Jokowi.
“Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Presiden Jokowi menugaskan pertemuan dengan Ryaas Rasyid. Beliau ditugaskan untuk meyakinkan Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini untuk tujuan politik dalam jangka waktu 21 tahun mendatang,” kata Hasto.
Tekait dengan bedah buku tersebut, Hasto kemudian menyinggung bagaimana pengambilan paksa PDIP pernah dilakuan Soeharto untuk mempertahankan kekuasaan lewat Pemilu 1971.
Hasto memperingatkan agar partai politik yang ada saat ini untuk waspada atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Jokowi.
“Ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan Pemilu 71, yang menurut saya 71 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama,” kata Hasto.
Presiden Jokowi langsung menanggapi tudingan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyebut dirinya ingin merebut kursi Ketum PDIP dari Megawati Soekarnoputri.
Jokowi heran selalu diisukan memiliki hasrat tinggi utnuk menjadi ketua umum partai politik. Sebelumnya, Jokowi diisukan bakal menggantikan Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
“Bukan Golkar? Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut masa semua mau direbutin semua,” katanya di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 3 April 2024.
Jokowi meminta kepada siapapun untuk tidak menggiring isu yang tidak benar. “Jangan seperti itu, jangan seperti itu,” katanya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"