KONTEKS.CO.ID – Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDIP kembali melontarkan kritik pedas kepada Presiden Joko Widodo. Kali ini sehubungan dengan geopolitik yang tengah memanas.
Menurut Hasto Kristiyanto, PDIP sangat mengkhawatirkan dampak persoalan geopolitik global. Sayangnya, di saat bersamaan Presiden Jokowi justru lebih asyik memikirkan keluarganya mau jadi apa.
“Ketika dunia pusing akibat ketegangan di Timur Tengah, yang berujung serangan balasan Iran terhadap Israel, Presiden Jokowi lebih asyik melanjutkan abuse of power-nya. Ini dipicu oleh nepotisme yang tampil semakin terbuka,” sesalnya dalam keterangan resminya, Selasa 16 April 2024.
Padahal persoalan geopolitik pastinya akan berdampak ke Indonesia. “Perang Rusia-Ukraina telah menciptakan krisis energi dan pangan. Serangan balasan Iran terhadap Israel terkhawatirkan semakin memperburuk perekonomian Indonesia,” katanya.
Ia khawatir rupiah makin melemah terhadap dolar AS, harga minyak mentah naik dan memicu lonjakan subsidi BBM. Belum lagi beban utang luar negeri yang semakin membesar.
Bukannya melakukan mitigasi, kata Hasto, Jokowi saat menghadapi Idul Fitri lebih asyik membagikan sembako di depan Istana Negara. “Ini seperti secara sengaja ‘menantang’ berbagai dalil bansos yang sedang terperdebatkan di MK,” tambahnya.
Berdasarkan berbagai masalah yang tersebutkan di atas, mantan anggota DPR itu menilai Indonesia menghadapi persoalan kepemimpinan nasional yang serius.
“Abuse of power (penyalahgunaan wewenang) menciptakan ketidakpastian hukum. Supremasi hukum terancam, dan nepotisme menghilangkan meritokrasi. Ketika law enforcement tidak dilakukan, maka munculah KKN masif sebagaimana korupsi pertambangan yang terjadi akhri-akhir ini,” paparnya.
Atas dasar hal tersebut, sambung Hasto, maka saat pemilu tidak lagi legitimate akibat penggunaan sumber daya dan alat negara yang menciptakan kecurangan masif, maka keputusan para Hakim MK bisa menjadi penyelamat Indonesia di dalam mengatasi potensi krisis.
“Itulah bagian dari mitigasi krisis politik yang menjadi landasan mitigasi krisis ekonomi. Keputusan MK (rakyat) tunggu agar demokrasi kembali pada wataknya yang jujur dan berkeadilan serta berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat,” pungkasnya. ***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"