KONTEKS.CO.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tidak dapat menahan air mata saat menyampaikan permohonan maaf karena ada kader partainya yang menyimpang dari etika politik pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan dengan tema “Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang”, Puan menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat.
Sebelumnya, Puan membacakan hasil dari Rakernas V PDIP, yang salah satunya adalah ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
“Tentunya juga kepada PDI Perjuangan. Yang telah dipercaya rakyat memenangkan,” ujar Puan dengan suara lirih. Karena situasi hening, kemudian disambut dengan tepuk tangan hadirin di lokasi pada Minggu, 26 Mei 2024.
“Pemilu legilatif tiga kali berturut-turut… Kepercayaana rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki tiga pilar partai. Struktural, legislatif dan eksekuti,” kata Puan masih dengan suara lirih.
Namun dalam kesempatan itu, Puan tidak menyebutkan siapa kader yang dianggapnya telah menyimpang dari etika politik dan melanggar konstitusi.
“Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai,… yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, sertai melakukan pelanggaran konstitusi demokrasi, Rakernas V partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan disambut tepuk tangan.
Puan kemudian menyampaikan rekomendasi Rakernas V PDIP bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu (pesta demokrasi) terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Hal ini lantaran adanya penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran etika, intervensi aparat penegak hukum. Kemudian masifnya praktik politik uang serta penyalahgunaan sumber daya negara.
“Pemilu terburuk juga akibat oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu (KPU),” sebut Puan yang juga ketua DPR itu.
Berdasarkan penilaian itu, rakernas merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi dengan meninjau ulang sistem pemilu.
Untuk itu, lanjut Puan, rakernas merekomendasikan adanya pelembagaan parpol, konsolidasi demokrasi, penguatan pers, masyarakat sipil serta mendorong reformasi sistem hukum berkeadilan.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
