KONTEKS.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan seluruh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berjalan dengan lancar meski terkendala masalah pimpinan.
Dalam rapat RAPBN Tahung Anggaran 2025 bersama dengan Banggar DPR RI pada Rabu, 5 Juni 2024, Luhut menegaskan tidak ada masalah berarti dari proses pembangunan di IKN.
Dalam kesempatan ini, Luhut juga menyampaikan mengenai penugasan dari Presiden Jokowi, juga mengenai 35 direktif yang antaranya terkait dengan task force IKN. Secara menyeluruh pembangunan di IKN tidak ada masalah dan investasi terus berjalan.
“Ikan tidak masalah, yang masalah pimpinannya. Jadi kalau orang bilang tidak ada ivestasi pembangunan semua jalan, lambat sana-sini biasalah. Banyak masalah yang lalu yang kita tuntaskan sekarang ini, overall tidak ada isu mengenai ibu kota,” kata Luhut.
Menko Luhut kemudian mengulang peryataan Jokowi bahwa Kepala IKN sudah diamanatkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljanto. Dalam waktu dekat akan dilakuan pembebasan lahan yang menapai 2.000 hektare.
“Kami batu dari pembebasan tanah 2.000 hektare lebih kurang bermasalah. Bisa diselesaikan karena semua bekerja secara tepat,” katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengungkap alasan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur untuk mengurusi pembangunan IKN.
Menurut Jokowi, Bambang dan Dhony mundur mengurusi IKN karena alasan pribadi. Dia mengaku tidak mengetahuinya secara pasti.
“Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Dhony karena alasannya alasan pribadi,” kata Jokowi.
Kendati begitu, Presiden Jokowi akan memberikan tugas khusus kepada Bambang untuk mempercepat pembangunan IKN. Apalagi, Bambang memiliki pengalaman di dunia internasional yang sangat luas.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Padjadjaran Prof. Muradi menduga kalau mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe karena tidak dapat memenuhi target yang telah dibebankan.
Prof. Muradi yang juga aktivis 98 ini menyampaikan, bahwa mundurnya Bambang dan Dhony merupakan hal yang wajar.
IKN yang dikebut pembangunannya memang membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Sejak awal, peran keduanya diharapkan dapat menarik investasi.
Nah sejauh ini, keduanya masih belum memenuhi target investasi yang dibebankan bagi IKN, sehingga wajar jika akhirnya memilih mundur karena IKN harus terus berjalan,” ujar Prof. Muradi.
“Dugaan saya karena terjebak dalam birokrasi, mereka menjadi tidak lincah, tapi mereka komit kok untuk tetap membantu,” katanya.
Muradi menyatakan kalau momentum pengunduran diri keduanya tidak terlalu tepat, hingga akhirnya menimbulkan spekulasi dan kegaduhan.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
