KONTEKS.CO.ID – Pada peringatan Bulan Pancasila dan 26 tahun reformasi, Aktivis 98 Melawan menggelar diskusi publik ‘Membongkar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Digelar di kawasan Jalan Diponegoro 72, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juni 2024.
Diskusi menghadirkan Ekonom senior INDEF Faisal Basri, Managing Director PEPS Prof Anthony Budiawan, mantan Ketua KPK Dr. Abraham Samad, dan Pengamat Politik yang juga aktivis 98 Ray Rangkuti.
Dalam paparannya, Ray Rangkuti mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menghentikan cawe-cawe dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, setelah apa yang dilakukan pada Pilpres 2024.
Menurutnya, kali ini Presiden Jokowi harus benar-benar diingatkan agar berhenti melanjutkan praktik nepotisme, terutama pada pelaksanaan pilkada serentak 2024.
Rakyat katanya, harus segera bersatu melawan praktik nepotisme dan cara berpolitik Presiden Jokowi yang secara terang-terangan mengangkangi demokrasi di Indonesia.
“Kita harus pertegas kembali, menyatakan supaya aktivis 98 kemarin menolak semua bentuk praktik nepotisme. Apalagi nepotisme yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu menurut saya nepotisme bar-bar,” ujar Ray Rangkuti.
Menurut Ray, pernyataan biar rakyat yang memilih dan menentukan merupakan argumentasi yang sengaja dibangun untuk memuluskan cara-cara mengangkangi semangat demokrasi. Jangan sampai nepotisme terjadi dengan cara bar-bar.
“Tidak ada lagi ukurannya, tidak ada lagi penjelasnya. Tidak ada lagi demokrasi. Betul-betul sudah mengangkangi semangat demokrasi, hanya karena satu argumen, ‘yang penting dipilih rakyat’. Saya kira kita sedang mengalami situasi yang menjurus kepada nepotisme bar-bar. Karena itu harus kita lawan dengan segala cara,” kata Ray.
Dia yakin bahwa rakyat telah resah dengan korupsi, kolusi dan nepotisme yang terus meluas saat ini. Bahkan, indeks kepercayaan masyarakat terhadap KPK dan institusi penegakan hukum tertinggi seperti Mahkamah Konstitusi (MK) terus merosot.
“Artinya diam-diam semua orang merekam semua yang terjadi. Masyarakat merasakan semua ikon dari demokrasi kita sedang merosot. Itu dirasakan sendiri oleh mereka yang ada di dalamnya, KPK, MK, yang cuma membuat situasi ini agak tertahan, karena bansos masih terus dijalankan Presiden,” katanya.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"