KONTEKS.CO.ID – Presiden Joko Widodo telah memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian. Jokowi membahas evaluasi sistem pusat data nasional (PDN) dan minta masalah ini diaudit.
Pada rapat yang digelar di Istana Kepresiden pada Jumat, 28 Juni 2024, Jokowi juga memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
Kemudian ada juga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dan Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Yusuf Ateh.
Ikut diminta hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma, Herlan Wijanarko. Rapat ini digelar hingga satu jam sejak pukul 14.00 WIB dan selesai pada pukul 15.00 WIB.
Kepada wartawan, Kepala BPKP Yusuf Ateh menyampaikan, Presiden Jokowi meminta BPKP untuk melakukan audit terhadap tata kelola PDN, terutama setelah mengalami peretasan.
“Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN,” ujar Yusuf Ateh usai rapat bersama Presiden di Istana.
Dalam kesempatan ini Yusuf Ateh belum bisa mengetahui dampak dari kejadian ini. Hal ini karena audit belum dilakukan.
“Aku belum tahu dampaknya, belum diaudit. Kalau kita, kalau belum diaudit nggak mau ngomong-ngomong dulu,” katanya.
Yusuf Ateh menegaskan bahwa BPKP tidak akan mengaudit lembaga-lembaga yang terdampak dari peretasan PDN ini. Namun dia memastikan audit dilakukan terhadap tata kelola PDN.
“Tata kelolanya, belum (pernah diudit) ini kan karena kases ini (peretasan). Ini baru mau diaudit, bukan sudah diaudit. Audit tata kelola,” katanya tegas.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
