KONTEKS.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyampaikan hasil rapat tingkat menteri terkait dengan Penggantian Pusat Data Nasional 2 yang diserang Ransomware di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Hadi Tjahjanto memastikan bahwa layanan publik akan normal pada bulan Juli ini, setelah dilakukan pemulihan pada Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan ransomware.
“Dari hasil rakor, dapat saya simpulkan bahwa untuk layanan menggunakan PDNS (Pusat Data Nasional Sementara) 2 bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli 2024,” ujar Hadi di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Disampaikan Hadi, pengalihan data akan dicadangkan pada hot site yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Ini dengan meningkatkan cold site menjadi hot site untuk pengalihan atau back up data.
“Ini khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis,” ujar Hadi.
Diakui Hadi, layanan publik yang mengalami hambatan akibat serang siber PDN adalah layanan keimigrasian. Sejumlah langkah yang saat ini sedang dilakukan diharapkan dapat mengembalikan layanan publik secara normal.
“Bulan Juli ini sudah bisa kita tingkatkan kemampuannya (jadi hot site), bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan di PDNS seperti yang terjadi sebelumnya,” katanya.
Menkominfo Dituntut Mundur
Serangan ransomware varian LockBit 3.0 yang menargetkan Pusat Data Nasional ikut dikaitkan dengan kelalaian Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Budi Arie sebagai Menkominfo.
Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) bahkan sampai mengeluarkan petisi melalui change.org yang meminta dukungan masyarakat untuk mendesak Budi Arie mundur sebagai Menkominfo.
Kominfo dan BSSN juga harus mengaudit keamanan semua teknologi dan sumber daya manusia keamanan siber negara yang saat ini digunakan.
“Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. MUNDURLAH!” ujar Direktur Eksekutif Safenet Nenden Sekar Arum seperti ditulis Safenet di laman change.org.
Dengan kejadian ini, Safenet meragukan jabatan Menkominfo yang beberapa periode terakhir diisi oleh perwakilan partai politik, sehingga kapasitas figur yang dipilih diragukan, termasuk Budi Arie yang merupakan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo).***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
