Pengamat: Harus Ada Tiga Poros Koalisi Bungkam Politik Identitas pada Pilpres 2024

KONTEKS.CO.ID – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, untuk meredam munculnya isu politik identitas dan keterbelahan di masyarakat maka Pemilihan Presiden 2024 harus diikuti minimal tiga poros koalisi.

“Politisi yang tidak mempermasalahkan fenomena capres hanya diikuti dua pasang capres-cawapres, saya merasa mereka adalah politisi yang tidak mau belajar dari fakta politik masa lalu, bagaimana kita merasakan dan menyaksikan langsung kerusakannya akibat polarisasi isu dan politik identitas yang menyebabkan keterbelahan publik pada pilpres 2019, lukanya cukup menganga dan lebar,” kata Pangi kepada media, Kamis (8/9/2022).

Puncak dari keterbelahan itu, kata Pangi, peristiwa pengeroyokan terhadap Ade Armando. Itu fakta bahwa keterbelahan akibat Politik identitas itu ada dan nyata terjadi di tengah masyarakat.

Lebih jauh, Pangi mengatakan, polarisasi isu politik identitas telah menyebabkan kerusakan dan merobek ‘tenun kebangsaan’ pada pilpres 2019. Oleh karena itu, Pangi harap tidak ada lagi tempat atau ruang untuk membuka ‘kotak pandora’ politik identitas dengan polarisasi isu yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

“Karena kerusakannya begitu nyata dan dampaknya terlalu besar, polarisasi dan politik identitas tidak boleh terulang kembali. Maka, ada tiga cara yang mesti dilakukan untuk meredam ‘politik identitas’ dan keterbelahan publik dalam kontestasi elektotal pilpres 2024,” kata Pangi.

Pertama, calon presiden minimal harus ada tiga pasang calon presiden, sehingga ada pemecah gelombang agar tidak terulang kembali kontestasi ‘rematch’ pilpres 2014 dan 2019 dengan kekuatan ‘head to head’ (bipolar) bertumpu pada dua kutub pasangan calon presiden.

Kedua, harus ada penegakan hukum yang adil tanpa diskriminatif terhadap para buzzer politik, tim sukses, relawan maupun calon presiden apabila terbukti mengunakan/mengoreng politik identitas dijadikan sebagai komoditas politik.

“Mesti ada sanksi yang keras dan tegas berupa pidana dan pemotongan masa waktu kampanye agar ada efek jera,” katanya.

Ketiga, harus ada konsensus dan komitmen bersama untuk tidak lagi mengunakan narasi politik identitas dan isu-isu SARA yang jelas merusak tatanan simpul kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Berdasarkan data Survei Voxpol Center Research and Consulting pada Bulan Juli 2022, menunjukkan bahwa 40,6 persen preferensi masyarakat menginginkan pilpres 2024 sebaiknya diikuti lebih dari dua pasang capres/cawapres,” kata Pangi.

Pada pertanyaan kusioner dengan menanyakan alasan masyarakat agar pilpres diikuti lebih dari 2 pasangan capres-cawapres, sebesar 41,9 persen menjawab agar rakyat mendapatkan pilihan pemimpin alternatif, sebesar 41,1 persen agar tidak terjadi konflik sosial dan perpecahan, sebesar 9,2 persen agar memberi kesempatan kepada para pemimpin muda.

“Lalu sebesar 7,2 persen agar tidak terjadi eksploitasi politik identitas dan tidak tahu tidak jawab sebesar 0,6 persen,” tandas Pangi. []