Pansus Lihat Indikasi Korupsi di Pengalihan Kuota Haji 2024

KONTEKS.CO.ID – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 Luluk Nur Hamidah menemukan indikasi korupsi pada pengalihan kuota haji tambahan pada pelaksanaan ibadah haji 2024.

Indikasi korupsi terkait pengalihan kuota haji ini terjadi dalam kebijakan Kementerian Agama RI yang mengalihkan kuota tambahan lebih banyak ke haji khusus. Porsi pembagian untuk haji reguler 50 persen dan haji khusus 50 persen.

Padahal untuk pembagian kuota haji harus mengacu pada Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019. Kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen dan haji khusus 8 persen.

“Pansus Hak Angket kita harapkan dapat membongkar kotak pandora pengalihan kuota haji, yang seharusnya berdasarkan undang-undang hanya diperbolehkan digunakan 8 persen untuk haji plus,” kata Luluk dalam keterangannya pada Rabu, 10 Juli 2024.

Ditambahkan Luluk, penyalahgunaan kewenangan oleh Kemenag diduga menjadi tindak korupsi saat pengambilan kebijakan pembangian kuota haji itu.

“Jika pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen itu terindikasi ada korupsi,” katanya.

Luluk menekankan, harusnya Kemenag bisa bersikap adil dan membela kepentingan masyarakat yang harus menunggu lama untuk berangkat haji. Tapi kuota haji justru dialihkan untuk haji khusus.

 “Ada rasa keadilan yang diabaikan oleh pemerintah atau Kemenag dari pengalihan ini. Apalagi antrean jemaah sangat panjang,” katanya.

Kemenag RI dianggap menyalahi kesepakatan dalam Raker Komisi VIII DPR RI dengan Menag RI tanggal 27 November 2023 dan juga Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang BPIH Tahun 1445H/2024M.

Kemenag yang dianggap mementingkan pengusaha dengan pembagian kuota haji tambahan yang banyak untuk haji khusus, menghambat semangat pemerintah untuk mempercepat antrean jemaah haji reguler.

Harusnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memahami hal ini dan tidak menyalahgunakan pemanfaatan kuota tambahan.

Karena permasalah ini, rapat paripurna ke-21 masa persidangan V Tahun sidang 2023-2024 mensahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) angket pengawasan haji 2024.

Pansus disahkan oleh Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar. Sebelumnya telah didengar usulan dari pengusul hak angket. 

“Kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?” tanya Cak Imin di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

“Setuju,” ujar anggota DPR yang menjawab.

Berikut anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024:

PDIP

1. Diah Pitaloka

2. My Esti Wijayati

3. Selly Andriany Gantina

4. Mukhlis Basri

5. Arteria Dahlan

6. Mufti Aimah Nurul Anam

7. Andreas Eddy Susetyo

Golkar

8. Ace Hasan Syadzily

9. John Kenedy Azis

10. Hendang Maria Astuti

11. Nusron Wahid

Gerindra

12. Abdul Wachid

13. Sodik Mujahid

14. Mohamad Hekal

15. Puti Sari

NasDem

16. Syarif Abdullah

17. Sri Wulan

18. Delmeria

PKB

19. Marwan Dasopang

20. Maman Imanul Haq

21. Luluk Nur Hamidah

Partai Demokrat

22. Marwan Cik Asan

23. Wastam

24. Aliyah Mustika Ilham

PKS

25. H. Iskan Qolba Lubis

26. Wisnu Wijaya

27. Ledia Hanifa Amaliah

PAN

28. Dr. H. Saleh Partaonan Daulay

29. Ashabul Kahfi

PPP

30. Achmad Baidowi.***