KONTEKS.CO.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan tidak pernah menjalin bisnis dengan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Pernyataan Hasto sekaligus membantah keterlibatan dirinya dalam dugaan kasus korupsi di DJKA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dirinya sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub.
Meski begitu, Hasto mengakui dirinya pernah menjadi konsultan di BUMN. Dulu saat di BUMN hasto memang menuliskan sebagai konsultan di kolom pekerjaannya di KTP.
“Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ,” ujar Hasto pada Sabtu, 20 Juli 2024.
Menurut Hasto, dirinya tidak memenuhi panggilan KPK karena dia baru menerima surat panggilan tersebut pada pagi tadi. Meski sudah sepekan dikirim, Hasto baru mengetahui karena dia sedang bertugas Jogja.
“Saya sendiri baru tau pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tau,” ujar Hasto.
“Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada,” kata Hasto lagi.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"