Kepala BP2MI Benny Rhamdani Ngeles Soal Minta Izin Tempur ke Jokowi

KONTEKS.CO.ID – Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengklarifikasi video viral di media sosial terkait pernyataannya minta izin tempur saat bertemu dengan Presiden Jokowi. Dan menyatakan video viral tersebut tidak utuh, karena pertemuan tersebut tidak tertutup.

“Saya yakin video itu video yang tidak utuh, kalau utuh kan seharusnya keseluruhan dong, dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit harusnya dimuat secara utuh,” kata Benny kepada wartawan di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin 28 November 2022.

Benny menjelaskan, pertemuan di acara Relawan Jokowi tersebut tidak hanya dirinya yang menyampaikan masukan, saran hingga usulan ke Presiden Jokowi. Dan momen tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan saran

“Mumpung ada kesempatan pimpinan relawan bertemu dengan presiden sebelum acara dimulai, seperti biasa dan sudah banyak kali dilakukan itu adalah kesempatan kita menyampaikan pandangan, harapan,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Hanura menjelaskan, saat itu dirinya menyampaikan kondisi kebangsaan pasca pilpres 2019. Dan kemudian dirinya menyampaikan harapan agar tidak ada lagi rivalitas pasca Pilpres.

“Dengan bergabungnya Prabowo Sandiaga Uno ke pemerintahan Pak Jokowi, itu adalah akhir dari sebuah rivalitas politik pilpres,” ujarnya.

Benny menambahkan, bergabungnya Prabowo dan Sandiaga Uno ke dalam kabinet seharusnya tidak hanya simbolisasi, tetapi, seluruh pendukung baik pendukung militan, pendukung ideologis, harusnya bersama-sama mengikuti jejak Prabowo dan Sandiaga Uno, bahu membahu untuk membangun negara.

“Dengan memberikan dukungan atas program-program perintah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi,” tegasnya.

Namun ternyata serangan dan kritik terhadap Jokowi tak berhenti. Dan Benny mengaku geram atas serangan-serangan ke Jokowi tersebut, terkait video viral yang meminta izin tempur. Benny heran jika dirinya tidak boleh marah karena Jokowi sudah diserang.

“Yang kita soroti dalam perjalanan kebangsaan ini, ini sudah bukan kritik, lihat cara-cara yang mereka lakukan selama ini upaya untuk mendelegitimasi, menjatuhkan pemerintahan. Selalu dengan pola yang sama penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antar suku dan agama, berita-berita hoax bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, presiden, ibu negara,” paparnya.

Atas dasar itu dirinya bicara langsung ke Presiden Jokowi.

“Atas dasar situasi tadi, dengan cara-cara yang menurut saya anti demokrasi bahkan merusak harmoni, bahkan menjadi ancaman perjalanan kebangsaan. Masak saya nggak boleh marah? Masak rakyat Indonesia mayoritas nggak boleh marah? Pasti marahlah,” katanya.***