KONTEKS.CO.ID – Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menganggap pernyataan Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang minta izin tempur ke Presiden Jokowi dalam video yang viral di media sosial terlalu berlebihan.
“Kita anggap aja Benny Ramdani lagi meracau,” Willy di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 29 November 2022.
Willy mengingatkan, kritik bagian dari demokrasi. Dan hukum adalah panglima yang harus ditegakkan seadil-adinya, sehingga hukum tidak menjadi alat kekuasaan.
“Kita hidup di negara hukum, hukum jadi pilar kita berdemokrasi. The rule of the game, kalo gak jadi koboi semua, jadi tukang tembak semua,” tegasnya.
Menurutnya pernyataan Benny soal penegakan hukum terhadap para pengkritik pemerintah yang disampaikan ke Jokowi terlalu berlebihan, apalagi sampai meminta restu untuk bertempur bila Jokowi tak bisa melakukan instrumen hukum bagi para pengkritik.
“Itu orang kalap, kan kekuasaan bagaimanapun dibatasi hukum. Tidak bisa asal,” tegasnya.
Willy menegaskan kritik dan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam sebuah demokrasi. Sehingga kritik dan perbedaan jangan dikriminalisasi.
“Berbeda bukan berarti bermusuhan, orang berbeda wajar saja. Apakah kita akan mengulang sejarah masa lalu dengan orang berbeda lalu ditangkap, enggak, kan kita gak ingin,” paparnya.
“Sprit kita ya penegakan hukum menjadi panglima, jangan kemudian para penegak hukum, institusi hukum kemudian dijadikan instrumen kekuasaan. Demokrasi lahir sebagai ekspresi negara hukum,” pungkasnya. ***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"
