Deklarasi PKS dan Demokrat ke Anies Selesaikan Ketidakpastian Politik

KONTEKS.CO.ID – Koalisi Perubahan yang mengerucut mendukung Anies Baswedan harusnya sudah berani mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden mereka untuk Pilpres 2024.

Desakan dari bawah agar koalisi Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, mendeklarasikan capres-cawapres mereka dianggap sangat rasional.

Menurut Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Siti Zuhro, safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dengan keliling Indonesia, sudah seharusnya dicermati oleh koalisi tiga partai ini. Bahkan, deklarasi PKS dan Demokrat akan menyelesaikan ketidakpastian politik.

“Desakan ini rasional. Supaya tidak sepihak, tidak satu partai. Ini yang menurut saya penting, supaya cottail effect atau efek ekor jas lebih konkrit,” ujar Siti Zahro yang dihubungi konteks.co.id, Selasa, 20 Desember 2022.

Menurut Siti Zuhro, deklarasi yang dilakukan Koalisi Perubahan dapat mendorong partai lain untuk mendeklarasikan capres cawapres mereka.

“Demonstratif effect jadinya, jadi mendorong, menginisiasi, tertrigger atau memotivasi partai-partai lain untuk cepat membangun koalisi dan mengerucut paslonnya,” katanya.

Dijelaskan Siti Zuhro, seluruh partai jelas memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan amanat konstitusi. Partai diamanatkan mengusung pasangan capres dan cawapres.

Meski pendaftaran pasangan capres dan cawapres dibuka pada 19 Oktober hingga 25 November 2023, atau hampir satu bulan, tapi waktu kampanye yang hanya 75 hari akan membuat sosialisasi bagi pasangan calon sangat terbatas.

“Dengan 75 hari dan besarnya daerah yang dikunjungi, itu kan menjadi pertimbangan,” katanya lagi.

Dengan pemilihan langsung, rakyat tentu harus mengenal pasangan calon yang akan mereka pilih. Karena itu, pasangan capres dan cawapres harus banyak bertemu dengan rakyat.

“Cukup nggak 38 provinsi, lalu 415 kabupaten, 93 kota, mampu tidak dalam 75 hari kampanye. Dibagi 550-an daerah, berarti sehari harus berapa daerah yang dikunjungi. Kalau di Jawa, meskipun naik mobil berat sekali,” ujar Siti Zuhro.

Maka dengan beberapa pertimbangan, baik itu pilpres langsung dan syaratnya calon itu berkenalan dengan rakyat, dan durasi waktu kampanye, maka memang sudah seharunya semua partai politik yang sudah mengerucut membangun koalisi. Harus mendeklarasikan paslon mereka.

“Jadi yang selama ini sudah mengerucut koalisinya, terbentuk, didorong siapa paslonnya. Yang sudah mendeklarasikan tetapi belum membentuk, seperti kasus Nasdem, yah segara. Ternyata ada dampak positif dari calon itu door to door, berkenalan dengan rakyat. Ketika calon berkenalan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, dampak kampanye itu lebih positif daripada negatif. Paling tidak dikenali,” katanya.

Jadi kata Siti Zuhro, apa yang dilakukan Anies karena bukan penjabat, tentu akan lebih leluasa berkenalan dengan masyarakat. Dan ini diharapkan akan membuat partai lain untuuk segera mungkin mendeklarasikan paslon mereka.

“Tentu aktivitas Anies belakangan ini, kurang lebih sebulan ini, juga mendorong pengerucutan dari partai-partai lain untuk mengusung calon mereka,” katanya.***