KONTEKS.CO.ID – Penyidikan dugaan korupsi dan gratifiasi Gubernur Papua Lukas Enembe murni penegakan hukum. Tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti kuat untuk disidik.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penyidikan yang tengah KPK lakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua murni dalam rangka penegakan hukum, tanpa adanya kepentingan-kepentingan lain.
“Kami tegaskan, KPK tidak ada kepentingan lain, selain murni penegakan hukum sebagai tindak lanjut laporan masyarakat,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Jakarta, Senin (19/9).
Kata Ali, KPK telah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup sehingga menaikkan perkara di Provinsi Papua itu ke tahap penyidikan. Adapun alat bukti yang dimaksud, lanjut dia, bisa diperoleh dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, ataupun petunjuk lainnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
KPK juga telah melakukan prosedur hukum, mulai dari penyampaian surat panggilan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe pada 7 September 2022 untuk dilakukan pemeriksaan pada 12 September 2022 di Mako Brimob Papua.
“Pemeriksaan di Papua tersebut dimaksudkan untuk memudahkan yang bersangkutan memenuhi panggilan ini. Namun, yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut dengan diwakilkan oleh kuasa hukumnya,” kata Ali.
Oleh karena itu, KPK berharap ke depannya setiap pihak yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi dapat bersikap kooperatif dalam penegakan hukum itu dengan memenuhi panggilan pada tahapan pemeriksaan.
Dengan demikian, ujar Ali, penanganan perkara bisa berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait.
“Para pihak tentunya juga diberikan hak-hak sesuai konstitusi untuk memperoleh pembelaan hukum dalam pemeriksaan ataupun peradilan,” tambah dia.
Diketahui KPK telah mencegah Gubernur Papua Lukas Enembe bepergian ke luar negeri. Pencekalan itu bertujuan untuk memudahkan penyidik KPK memeriksa Lukas Enembe yang telah ditetapkan tersangka menurut kuasa hukumnya. []
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"