KONTEKS.CO.ID – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menyatakan Pemerintah lemah mengahadapi manajemen PT. Gunbuster Nichel Industry (PT GNI). Karena tidak bisa memaksa pihak GNI membuka semua data operasional perusahaan diduga menjadi penyebab bentrok berdarah yang mengakibatkan dua pekerja tewas.
“Pemerintah punya kewenangan memaksa PT GNI bersikap terbuka dan profesional, terkait tenaga kerja mereka. Serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja,” kata Mulyanto, Jumat 20 Januari 2023.
Dengan kewenangan yang ada harusnya Pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya. Bukan sekedar mengimbau.
“Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa,” singgungnya.
Anggota Komisi VII DPR RI menyatakan, sikap lemah seperti itu menunjukkan Pemerintah tidak punya wibawa di hadapan PT GNI. Padahal negara yang diwakili Pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat mengikat dan memaksa siapapun untuk mematuhi aturan yang berlaku.
“Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal,” tegasnya.
Karena itu negara harus hadir dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat melalui pemeriksaan, audit atau penilaian kelayakan teknologi, mesin, peralatan serta SOP operasi perusahaan khususnya smelter.
“Kalau melanggar, maka Pemerintah jangan sungkan-sungkan untuk mencabut izin operasional PT GNI ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah diwakili Menkopolhukam Mahfud MD mengimbau agar PT GNI bisa bersikap lebih terbuka sehingga pemerintah dapat mempunyai data tentang semua tenaga kerja dan pelaksanaan pengamanan di dalam lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"