KONTEKS.CO.ID – Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dapat mengoptimalkan kinerjanya, karena penanganan terorisme tidak lagi bersifat konvensional.
“Pasca Amerika meninggalkan Afghanistan, penanganan terorisme tidak lagi bersifat konvensional, tidak lagi bersifat berhadap-hadapan antara aparat di suatu negara dengan pihak terorisme,” kata Santoso saat Raker dengan BNPT, Selasa 14 Februari 2023.
Santoso menambahkan, kelompok teroris saat ini telah menggunakan teknologi dan media siber untuk melakukan aksi dan penggalangan. BNPT harus bisa menangkalnya.
“Bagaimana peran pemerintah, dalam hal ini BNPT, dalam hal siber terorisme,” tanyanya.
Atas dasar itu politikus partai Demokrat ini mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan BNPT untuk mengantisipasi gerakan terorisme di dunia siber.
“Hal ini menjadi penting karena terorisme siber ini, aktivitas lintas negara bisa terus terjadi,” tegasnya.
Atas dasar itu ia mengusulkan agar anggaran untuk penanganan terorisme siber perlu ditingkatkan, dibandingkan dengan program-program deradikalisasi lainnya.
Selain itu, ia juga meminta BNPT untuk meninjau ulang langkah strategis penanggulangan terorisme yang dibuat oleh BNPT pada poin revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Karena ia tidak menginginkan Pancasila hanya dijadikan objek untuk menyelenggarakan kegiatan, tetapi penggunaannya tidak tepat sasaran.
“Jangan Pancasila hanya dijadikan objek untuk menyelenggarakan kegiatan, agar revitalisasi yang dilakukan ini tidak semau-maunya. Karena nanti akhirnya ideologi negara bingkainya itu sesuai dengan lembaga masing-masing. Itu yang harus dihindari,” paparnya. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
