KONTEKS.CO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah akan potensi terjadinya badai PHK pada tahun 2023.
Menurut Netty Prasetiyani, indikasi tersebut sudah mulai terlihat dengan banyaknya perusahaan lokal maupun asing yang mengurangi jumlah karyawannya.
“Harus ada langkah mitigasi yang konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi ancaman PHK,” kata Netty Prasetiyani kepada wartawan, Selasa 21 Februari 2023.
Politikus PKS ini menduga, menurunnya permintaan pasar luar negeri atau ekspor barang dari Indonesia ke pasar Amerika dan Eropa sebagai salah satu penyebab perusahaan melakukan PHK.
Hal itu mengacu pada data asosiasi perusahaan tekstil dan sepatu yang menunjukan permintaan ekspor tekstil turun 30 persen dan industri sepatu atau alas kaki turun 50 persen.
Dengan adanya data penurunan ekspor tersebut, Pemerintah perlu segera mencari alternatif tujuan ekspor dan meningkatkan pasar dalam negeri.
“Optimalkan APBN dan APBD untuk menstimulasi pembelian produk dalam negeri agar terjadi kenaikan permintaan,” jelasnya.
Selain itu menurutnya, anggaran negara harus dikelola dengan baik sebagai instrumen yang membuat ekonomi dapat bergerak dan tumbuh sehingga badai PHK dapat diminimalkan.
“Pemerintah harus memaksimalkan penggunaan produk UMKM untuk kebutuhan dalam negeri sehingga memicu meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja,” ujarnya.
Di sisi lain Netty meminta Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk mengawal setiap proses PHK yang terjadi di perusahaan. Karena para pekerja yang di PHK harus mendapatkan haknya.
“Pastikan para pekerja mendapatkan haknya sesuai peraturan. Bantu dan dampingi mereka agar segera mendapatkan hak-haknya termasuk pencairan JKP dan JHT,” katanya. ***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"