KONTEKS.CO.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta mengungkap secara utuh soal dugaan transaksi mencurigakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Keuangan).
Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut harus mundur dari jabatannya jika tak berani menindak tegas anak buahnya.
Dugaan transaksi mencurigakan di Kemenkeu itu diungkap Menko Polhukam Mahfud MD usai kekayaan tak wajar mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo mencuat.
“Jika ditelusuri dengan teliti pasti akan banyak ditemukan adanya transaksi mencurigakan (di Kemenkeu) itu,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Santoso, Sabtu 11 Maret 2023.
“PPATK harus mengungkap transaksi itu kepada aparat penegak hukum yang selama ini tidak dipublikasi,” imbuh Santoso dalam keterangan tertulis.
Santoso meminta PPATK bersuara mengungkap berbagai transaksi mencurigakan para pejabat.
Kata Santoso, tidak hanya Rafael Alun Trisambodo yang perlu dilacak asal usul harta kekayaannya.
“PPATK yang selama ini tidak bersuara bahwa banyak transaksi mencurigakan dari oknum pegawai pajak sudah saatnya membuka apa yang sebenarnya terjadi, atas transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pegawai pajak,” ujarnya.
Pengungkapan harta Rafael Alun, lanjut Santoso, harus dijadikan momen dan pintu masuk PPATK untuk menelisik rekening pegawai pajak lainnya.
Santoso juga meminta KPK terlibat dan membantu PPAT dalam melakukan penyidikan, sehingga siapa pun yang terbukti melakukan pencucian uang dan korupsi yang merugikan keuangan negara diberi sanksi keras.
Pemberian sanksi tegas itu juga harus didukung Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Jika Menteri Keuangan tidak menindak pegawainya yang mencuri uang pajak itu, sebaiknya menteri keuangan mundur,” tegasnya.
“Memberhentikan pegawai yang tidak jujur itu lebih baik, dari mempertahankan mereka meski berkinerja baik dalam sisi administrasi,” tandasnya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
