Mario dan AG Dikenakan Pasal 355 KUHP, Nggak Masuk Kategori, Kenapa Kajati DKI Tawarkan RJ?

KONTEKS.CO.ID – Pernyataan Kajati DKI Jakarta Reda Manthovani yang menawarkan restorative justice atas kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo dan AG terhadap David masih munculkan polemik.

Sebab, pernyataan Reda Manthovani tersebut dinilai tak tepat. Sangkaan pasal terhadap Mario Dandy Satriyo tidak masuk karegori pidana ringan.

Tersangka Mario Dandy Satriyo dijerat dengan Pasal 355 KUHP Ayat 1 Subsider 354 Ayat 1 KUHP lebih subsider Pasal 353 Ayat 2 KUHP lebih-lebih Subsider 351 Ayat 2 KUHP dan atau 76 C Juncto 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

Sementara AG dijerat dengan Pasal 76c juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak dan/atau Pasal 355 ayat 1 juncto Pasal 56 KUHP, subsider Pasal 354 ayat 1 juncto Pasal 56 KUHP, lebih subsider Pasal 353 ayat 2 juncto Pasal 56 KUHP, lebih lebih subsider Pasal 351 ayat 2 juncto Pasal 56 KUHP.

Melihat pasal yang dikenakan terhadap Mario dan AG, keduanya termasuk kategori berat. Tak heran jika publik bertanya-tanya, kenapa Kajati DKI masih ingin tawarkan RJ?

Perlu diketahui, untuk penerapan RJ ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.

Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan restorative justice juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut ini:

Tindak Pidana Anak

Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum

Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik

Tindak Pidana Lalu Lintas

Syarat Restorative Justice

Apa saja syarat pelaksanaan restorative justice?

Syarat restorative justice termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penanganan tindak pidana dengan restorative justice harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan.

Sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan restorative justice pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Berikut ini persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara materiil, meliputi:

Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat

Tidak berdampak konflik sosial

Tidak berpotensi memecah belah bangsa

Tidak radikalisme dan separatisme
Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan

Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara formil, meliputi:

Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika

Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana Narkotika).

Adapun persyaratan khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya. ***