Perkuat Kapasitas dan Generasi Muda Pengelola KUPS di Indonesia

KONTEKS.CO.ID – Masih rendahnya partisipasi perempuan dan generasi muda dalam pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Program Perhutanan Sosial harus menjadi perhatian bersama.

Rendahnya partisipasi dimaksud tergambar dari data yang dirilis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memperlihatkan jumlah perempuan sebagai anggota KUPS hanya sebanyak 48.821 orang, dari jumlah total anggota KUPS sebanyak 1.087.690, atau hanya 4,5% dari total anggota KUPS di seluruh Indonesia.

Tantangan lainnya yang harus menjadi perhatian semua pihak juga terkait dengan masih rendahnya kapasitas perempuan pengelola KUPS. Hasil assessment Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) Surabaya terhadap 42 KUPS yang dikelola oleh perempuan dan generasi muda menunjukkan bahwa KUPS-KUPS tersebut masih mengalami berbagai masalah terkait kualitas produk, akses pasar, dan permodalan.

Masalah tersebut muncul sebagai akibat dari masih minimnya akses perempuan dan generasi muda pengelola KUPS untuk mendapatkan fasilitasi penguatan kapasitas yang representatif.

“Padahal, fasilitasi penguatan kapasitas untuk perempuan dan generasi muda pengelola KUPS sangat dibutuhkan agar program Perhutanan Sosial bisa semakin memberikan dampak positif. Baik terkait aspek pengelolaan hutan dan hasil hutan, maupun aspek kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan generasi muda,” kata Project Manager Program Perhutanan Sosial untuk Perempuan dan Generasi Muda, PUPUK Surabaya, Mokhamad Farid Fauzi dalam keterangna yang diterima pada Senin, 21 Maret 2023.

Menyikapinya, PUPUK Surabaya bersama Gender Focal Point yang didukung oleh The Asia Foundation (TAF) dan Ford Foundation berinisiatif  memfasilitasi serial coaching clinic untuk 36 perempuan dan generasi muda pengelola KUPS dari Aceh, Sumbar, Bengkulu, Sumsel, Kaltim, Kalbar, Jateng, Sulteng, Sulses, dan Papua Barat.

“Ada tiga tema coaching clinic yang difasilitasi, yakni kemampuan memperluas pasar produk Perhutanan Sosial, strategi menjangkau akses permodalan, dan memperkuat kualitas pemasaran produk,” kata Farid.

Selain coaching cliniq, juga melakukan audiensi untuk berdialog dengan pengambil kebijakan. Para women champion bersama pendamping dari mitra CSO berkunjung ke Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi  (Kemenko Marvest) yang juga dihari oleh pejabat dari Kemendagri dan Kementerian Koperasi dan UMK; ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (dihadiri juga pejabat dari Kementerian PPPA) dan ke Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang juga dihadiri pejabat dari Kementerian LHK.

Dalam kunjungan ini, saling berbagi pengalaman dan saling memperkuat agenda untuk berkolaborasi guna memaksimalkan pelibatan perempuan dalam program Perhutanan Sosial. Secara spesifik juga membahas keberadaan Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) dan agenda penguatan KUPS khusus perempuan dan generasi muda di Indonesia.

Ranperpres  Percepatan Perhutanan Sosial

Kegiatan fasilitasi serial coaching clinic tersebut, sambung Farid, merupakan bagian dari rangkaian Temu Nasional Perempuan dan Generasi Muda Perhutanan Sosial untuk merayakan International Women’s Day 2023 pada 15 – 16 Maret 2023.

“Sesuai dengan tema kampanye International Women’s Day 2023 yakni Embrace Equity atau Merangkul Keadilan, kami berharap agar kedepannya para pihak yang akan memfasilitasi berbagai kegiatan penguatan kapasitas dan lainnya untuk KUPS bersedia untuk merangkul perempuan dan generasi muda pengelola KUPS,” ujar Farid.

Tema Merangkul Keadilan tersebut juga penting menjadi perhatian Pemerintah Indonesia yang sedang membahas Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Hasil telaah sementara PUPUK Surabaya bersama sejumlah mitra CSO di Indonesia menemukan bahwa Ranperpres tersebut perlu memperkuat aspek keadilan akses dan partisipasi untuk perempuan dan generasi muda.

Tantangan Bersama

Sejak 2017, The Asia Foundation melalui Program Unit Environmental Governance (ENVGOV) secara konsisten melaksanakan perayaan International Women’s Day (IWD).  Selain  kita punya Hari Kartini dan Hari Ibu,  perayaan IWD ini juga penting sebagai tanda kita sebagai bagian dari warga dunia, bukan hanya warga negara Indonesia.

Karena memang perjuangan mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan, adil dan setara juga menjadi agenda global. Ketimpangan gender dalam pengelolaan hutan dan lahan terjadi di banyak negara lainnya di dunia.

Hal tersebut disampaikan Hana Satriyo, Country Representative TAF Indonesia dalam pembukaan Temu Nasional Perempuan dan Generasi Pemuda Perhutanan Sosial yang diikuti oleh puluhan perempuan pemimpin (women champion) dari sebelas  provinsi di Indonesia, dari Aceh hingga Papua Barat.

Dalam sambutannya, Hana menjelaskan bila Temu Nasional ini sebagai media sehingga women champion bisa bertukar dan berbagi pengalaman terkait dengan pengelolaan Perhutanan Sosial di Indonesia. Hana menguraikan bagaimana akses dan partisipasi perempuan dan generasi muda ini bisa dioptimalkan sehingga bukan hanya hutan dan lingkungan yang tetap terjaga dan berkelanjutan tetapi juga bisa memberikan kesejahteraan.

“Jadi ini target kita, dan yang kita perjuangkan didalamnya juga bagaimana perempuan dan generasi muda selain memperoleh akses, juga terlibat dan menentukan keputusan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan perempuan dan generasi muda, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan,” ujar Hana.

Menurut Hana, upaya mewujudkan keadilan akses dan partisipasi dimaksud juga untuk memperkuat agenda keberlanjutan dalam pengelolaan hutan.

“Karena ini berkelanjutan, maka harus ada upaya yang kuat juga untuk mendorong pelibatan generasi muda yang kebih tinggi. Selama ini, keterlibatan generasi muda dalam Perhutanan Sosial masih sangat rendah, padahal izin yang diperoleh itu hingga 35 tahun, waktunya relatif lama sehingga mesti ada upaya khusus juga agar ada regenerasi,” kata Hana.

Menurutnya, TAF Indonesia bersama mitra CSO akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah – baik di pusat maupun di daerah – untuk bersama-sama menghadirkan keadilan dan kesetaraan gender sebagai sesuatu keniscayaan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial di Indonesia.***